TRIBUNNEWS.COM, YANGON – Rezim militer Myanmar mengerahkan kendaraan lapis baja ke kota-kota negara itu yang dilanda protes massa. Akses internet sebagian besar telah diputus hingga Senin (15/2/2021) pagi ini WIB.

Laporan stasiun televisi Aljazeera menyebutkan, masyarakat sipil semakin khawatir bakal terjadi penumpasan pengunjuk rasa anti-kudeta setelah 9 hari demonstrasi massal menuntut kembali ke pemerintahan sipil.

Kedutaan besar barat, mulai Uni Eropa, Inggris, Kanada dan 11 negara lainnya, mengeluarkan pernyataan Minggu (14/2/2021) malam yang menyerukan pasukan keamanan untuk "menahan diri”.

“Kami mendukung rakyat Myanmar dalam pencarian demokrasi, kebebasan, perdamaian dan kemakmuran. Dunia sedang menonton, "kata pernyataan perwakilan diplomatik itu.

Pada jam-jam awal Senin, NetBlocks sebagai lembaga pemantau internet, mengatakan pemutusan koneksi internet hampir total berlaku di Myanmar mulai pukul 1 pagi waktu setempat.

Baca juga: Takut Ditangkap Aparat, Warga Myanmar Patroli Malam Setelah Kudeta Militer

Baca juga: Tentara Myanmar Perketat Peraturan pada Tamu yang Menginap, Polisi Buru Pengunjuk Rasa

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi kepada Junta Myanmar, Bidik 10 Petinggi Militer

Mereka membenarkan peringatan Kedutaan AS di Myanmar atas gangguan telekomunikasi antara pukul 01.00 dan 09.00.

“Keempat jaringan telekomunikasi utama tidak dapat diakses,” kata warga Yangon kepada kantor berita Reuters.

Sebelumnya pada Minggu, tentara dikerahkan ke pembangkit listrik di negara bagian utara Kachin, yang mengarah ke konfrontasi dengan para pengunjuk rasa.

Beberapa di antaranya mengatakan mereka yakin tentara bermaksud untuk memutus aliran listrik.

Pasukan keamanan melepaskan tembakan untuk membubarkan pengunjuk rasa di luar satu pabrik di Myitkyina, ibu kota negara bagian Kachin.

Rekaman yang disiarkan langsung di Facebook menunjukkan, meskipun tidak jelas apakah mereka menggunakan peluru karet atau tembakan langsung.

Saat malam tiba, kendaraan lapis baja muncul di kota terbesar negara Yangon, Myitkyina dan Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine.

Rekaman langsung yang disiarkan secara online oleh media lokal menunjukkan, ini peluncuran skala besar pertama kendaraan tempur semacam itu di seluruh negeri sejak kudeta 1 Februari.

Kedutaan AS di Myanmar mendesak warga Amerika untuk berlindung di tempat aman. Pelapor khusus PBB untuk Myanmar memperingatkan para jenderal, mereka akan "dimintai pertanggungjawaban" atas penindasan apa pun terhadap kampanye pembangkangan sipil. .