Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kudeta militer di Myanmar mempunyai dampak terhadap citra ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lidya C Sinaga menjelaskan piagam ASEAN dengan tegas menyatakan komitmennya untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan kudeta militer di Myanmar menggulingkan pemerintahan sah di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Demonstrasi Terbesar di Myanmar, Warga Tolak Klaim Militer dapat Dukungan Publik

“Bagaimanapun juga piagam ASEAN dengan tegas telah menyatakan komitmennya untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi HAM penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Lidya C Sinaga dalam Webinar LIPI ‘Kudeta Militer Myanmar: Akar Masalah, Dampak dan Respon Dunia Internasional’, Rabu (17/2/2021).

“Dan jelas, pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer ini merupakan pencegahan terhadap prinsip yang telah dipegang teguh bersama oleh ASEAN,” lanjut dia.

Baca juga: Cegah Kekerasan Militer, Demonstran Myanmar Gelar Aksi Mobil Mogok di Jalanan

Dia juga mengingatkan transformasi ASEAN hanya mungkin tercapai dengan memajukan demokrasi.

“Hubungan damai tidak hanya ditekankan pada hubungan damai antar negara tapi hubungan damai di dalam negeri masing-masing,” ucapnya.

Untuk itu menurut dia, ASEAN jelas berkepentingan mendorong upaya Myanmar kembali ke situasi normal sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari piagam ASEAN.

“Tidak ada Negara anggota ASEAN yang dapat mengklaim bahwa dirinya memiliki kekebalan mutlak dari pengawasan," katanya.

Baca juga: Polisi Myanmar Ajukan Dakwaan Tambahan Terhadap Aung San Suu Kyi

"Artinya jika kebijakan atau tindakan yang diambil suatu negara tertentu cenderung membuat reputasi organisasi menjadi buruk atau rusak kredibilitasnya, maka saya pikir penting bagi ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan untuk tidak berdiam diri dan mengambil tindakan yang penting,” kata dia.

Memang kata dia, negara-negara ASEAN tidak boleh mengintervensi atau masuk ke dalam persoalan domestik di negara anggotanya.

Namun, bukan berarti ASEAN tidak melibatkan diri dalam kondisi yang terjadi di Myanmar.

Dia menjelaskan ada beberapa langkah yang bisa diambil ASEAN dan prinsipnya non intervensi,yang lebih fleksibel untuk dilakukan dan tetap dalam batasan prinsip-prinsip ASEAN lainnya, terutama terkait kedaulatan nasional.

“Kita harus memahami bahwa tanpa ASEAN sebenarnya Myanmar tidak akan mungkin terbuka seperti ini perkembangan di dalam negerinya. Di sisi lain kita harus menyadari bahwa tanpa Myanmar sulit bagi ASEAN untuk menjamin stabilitas kawasan,” jelasnya.

Untuk itu dia menilai ASEAN dapat mengajukan inisiatif dialog dengan junta militer.

Dialog itu bukan untuk mencapuri urusan domestik Myanmar, tetapi membawa kembali ke jalan demokrasi yang sedang dirintis selama ini.

“Dalam inisiatif diplomatik, dalam format dialog dan komunikasi dengan junta militer bukan untuk mencampuri melainkan membawa kembali ke jalan demokratisasi yang telah dirintis,” katanya.

Untuk itu diperlukan jembatan untuk bisa memfasilitasi atau menjadi jembatan yang menghubungkan antara militer Myanmar dengan ASEAN.

Indonesia dan Thailand bisa memainkan peran ini.

“Yang menghubungkan antara militer Myanmar dengan ASEAN untuk melakukan dialog ini adalah Thailand dan Indonesia yang tampaknya berpotensi untuk memainkan peran strategis ini,” ujarnya.

Apalagi kata dia, pemimpin junta militer berjanji akan melakukan pemilu yang adil dalam waktu satu tahun ini.

ASEAN bisa memainkan peran strategisnya untuk mengawal dan memastian berjalannya pemilu adil dan demokratis di Myanmar.

“Untuk mengawal dan memastikan akan adanya pemilu. Ini penting bagi ASEAN mengingat dampak yang lebih besar jika junta militer yang berkuasa ini tidak melakukan pemilu dalam waktu dekat,” jelasnya.