Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kudeta militer di Myanmar mempunyai dampak terhadap citra ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lidya C Sinaga menjelaskan piagam ASEAN dengan tegas menyatakan komitmennya untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan kudeta militer di Myanmar menggulingkan pemerintahan sah di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Demonstrasi Terbesar di Myanmar, Warga Tolak Klaim Militer dapat Dukungan Publik

“Bagaimanapun juga piagam ASEAN dengan tegas telah menyatakan komitmennya untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi HAM penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Lidya C Sinaga dalam Webinar LIPI ‘Kudeta Militer Myanmar: Akar Masalah, Dampak dan Respon Dunia Internasional’, Rabu (17/2/2021).

“Dan jelas, pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer ini merupakan pencegahan terhadap prinsip yang telah dipegang teguh bersama oleh ASEAN,” lanjut dia.

Baca juga: Cegah Kekerasan Militer, Demonstran Myanmar Gelar Aksi Mobil Mogok di Jalanan

Dia juga mengingatkan transformasi ASEAN hanya mungkin tercapai dengan memajukan demokrasi.

“Hubungan damai tidak hanya ditekankan pada hubungan damai antar negara tapi hubungan damai di dalam negeri masing-masing,” ucapnya.

Untuk itu menurut dia, ASEAN jelas berkepentingan mendorong upaya Myanmar kembali ke situasi normal sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari piagam ASEAN.

“Tidak ada Negara anggota ASEAN yang dapat mengklaim bahwa dirinya memiliki kekebalan mutlak dari pengawasan," katanya.

Baca juga: Polisi Myanmar Ajukan Dakwaan Tambahan Terhadap Aung San Suu Kyi

"Artinya jika kebijakan atau tindakan yang diambil suatu negara tertentu cenderung membuat reputasi organisasi menjadi buruk atau rusak kredibilitasnya, maka saya pikir penting bagi ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan untuk tidak berdiam diri dan mengambil tindakan yang penting,” kata dia.

Memang kata dia, negara-negara ASEAN tidak boleh mengintervensi atau masuk ke dalam persoalan domestik di negara anggotanya.

Namun, bukan berarti ASEAN tidak melibatkan diri dalam kondisi yang terjadi di Myanmar.

Dia menjelaskan ada beberapa langkah yang bisa diambil ASEAN dan prinsipnya non intervensi,yang lebih fleksibel untuk dilakukan dan tetap dalam batasan prinsip-prinsip ASEAN lainnya, terutama terkait kedaulatan nasional.