TRIBUNNEWS.COM, TRIPOLI - Menteri Dalam Negeri Libya, Fathi Bashagha, lolos dari usaha pembunuhan. Konvoi kendaraan yang ditumpanginya diserang di luar ibu kota Tripoli, Minggu (21/2/2021).

Tokoh kuat Libya menyelesaikan pertemuan bersama kepala perusahaan minyak nasional Libya, dan kembali ke Tripoli. Saat dalam perjalanan itulah rombongannya disergap.

Stasiun media Al Jazeera melaporkan, Fathi Bashaga merupakan tokoh kunci Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional.

Rezim ini didukung penuh Turki, politik, logistik maupun militer. Kelompok GNA berhadapan dengan Libyan National Army (LNA) yang dipimpin Marsekal Khalifa Haftar.

Baca juga: Mesir akan Buka Kembali Kedutaan Besar di Libya yang Ditutup Sejak 2014

Baca juga: Libya Hadapi Potensi Bencana Lebih Dahsyat Ketimbang Ledakan di Beirut

Baca juga: Erdogan Siap Kirim Pasukan ke Libya untuk Perkuat Kerjasama Militer

Kelompok LNA menerima dukungan Mesir, Rusia, dan beberapa negara barat serta sekutu mereka di jazirah Arab.

Menurut Al Jazeera, mengutip sumbernya, pria 58 tahun itu lolos tanpa cedera. Seorang penyerang tewas, dua lainnya ditangkap.

Fathi Bashagha dalam beberapa bulan terakhir memicu kemarahan beberapa kelompok bersenjata di Tripoli setelah mengumumkan rencana mendemobilisasi milisi.

Kelompok-kelompok bersenjata yang memiliki kantong-kantong kekuasaan teprisah, itu akan diintegrasikan ke dalam aparat keamanan formal.

Libya terperosok ke konflik sejak pemberontakan yang didukung NATO tahun 2011 melawan penguasa lama Muammar Gaddafi.

Negara Afrika Utara, penghasil minyak yang signifikan, telah terbagi antara GNA dan pemerintahan saingan di timur, keduanya didukung oleh berbagai aktor lokal dan internasional.

Bashagha, yang menjabat sebagai Mendagri GNA yang diakui PBB sejak Oktober 2018, dipandang sebagai favorit untuk menggantikan pemimpin GNA, Fayez al-Sarraj.

Namun posisi itu akhirnya jatuh ke tangan Abdul Hamid Dbeibah, seorang pengusaha berusia 61 tahun dari Misrata.

Ia terpilih sebagai perdana menteri oleh delegasi Libya dari kedua belah pihak pada pembicaraan damai yang ditengahi PBB di Jenewa bulan lalu.

Pemerintah sementara yang baru ditugaskan untuk memimpin negara melalui pemilihan, yang dijadwalkan pada Desember 2021.