Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JENEWA -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin (22/2/2021) mengutuk "tindakan brutal" militer terhadap warga yang menentang kudeta di Myanmar.

Guterres mendesak militer untuk segera menghentikan penindasan dan membebaskan tahanan yang ditahan sejak kudeta terjadi 1 Februari lalu.

Hal itu disampaikan Guterres dalam pidato tahunannya kepada Dewan HAM PBB, Senin (22/2/2021), seperti dilansir AP dan Channel News Asia.

Baca juga: Ribuan Orang di Myanmar Hadiri Pemakaman Demonstran yang Tewas Ditembak di Kepala

"Hari ini, saya menyerukan kepada militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan," katanya, berbicara dalam pesan video yang direkam sebelumnya pada pembukaan sesi ke-46 dewan yang berbasis di Jenewa itu.

"Bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati hak asasi manusia, dan keinginan rakyat yang diungkapkan dalam pemilu baru-baru ini," ujarnya.

Baca juga: Myanmar di Tengah Aksi Mogok Massal untuk Lawan Kudeta Militer

Dia tegaskan, "kudeta tidak memiliki tempat di dunia modern".

Hingga hari ini warga Myanmar masih melakukan aksi protes dan kampanye pembangkangan sipil besar-besaran dan sebagian besar berlangsung damai yang menuntut kembalinya pemimpin sipil yang digulingkan junta militer, Aung San Suu Kyi.

Sabtu pekan lalu (20/2/2021) menjadi hari paling mematikan sejak kudeta 1 Februari, dengan dua orang tewas setelah pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di Mandalay dan seorang pria ketiga ditembak mati di Yangon.

Baca juga: Protes Anti-Kudeta Myanmar: 2 Orang Dilaporkan Tewas, Lainnya Cedera

Junta memperingatkan para demonstran agar tidak menghasut orang "ke jalur konfrontasi di mana mereka akan menderita kehilangan nyawa".

Namun para demonstran pada Senin (22/2/2021) tidak terpengaruh oleh peringatan militer itu, dengan puluhan ribu pengunjuk rasa di Yangon, pusat kota dan komersial, mereka tetap menggelar aksi protes terbesar di Myanmar.

Guterres juga mengutuk "tindakan kekerasan mematikan" yang dilakukan militer pada Sabtu (20/2/2021).

"Penggunaan kekerasan mematikan, intimidasi dan penindasan terhadap demonstran damai tidak dapat diterima," tegas Guterres dalam sebuah tweetnya pada Minggu (21/2/2021).

Kementerian luar negeri Myanmar ‘memukul balik’, menuduh PBB dan sejumlah negara asing melakukan "campur tangan " dalam urusan internalnya.

Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada telah mengeluarkan sanksi terhadap para jenderal terkemuka Myanmar.

Baca juga: Menyusul AS, Inggris dan Kanada Jatuhkan Sanksi pada Junta Myanmar

Bahkan sebelum kudeta, kepala angkatan darat Jenderal Min Aung Hlaing - yang sekarang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif - sedang menghadapi sanksi atas peran militernya dalam tindakan keras dan brutal terhadap Muslim Rohingya pada 2017.

Sejak pengambilalihan kekuasaan sipil oleh militer, sebanyak 640 orang telah ditahan, menurut kelompok pemantau, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Di antara mereka yang ditaham adalah pekerja kereta api, pegawai negeri sipil dan staf bank, yang telah meninggalkan pekerjaan mereka untuk melakukan aksi mogok kerja sebagai bagian dari kampanye anti-kudeta.

"Kita melihat rusaknya demokrasi, penggunaan kekerasan brutal, penangkapan sewenang-wenang, represi dalam semua manifestasinya. Pembatasan ruang kewarganegaraan," ujar Guterres.

Dia juga mengutuk serangan terhadap masyarakat sipil dan "pelanggaran serius terhadap minoritas tanpa akuntabilitas, termasuk apa yang telah disebut pembersihan etnis Rohingya".

Sekjen PBB menyuarakan "dukungan penuhnya kepada rakyat Myanmar dalam mengejar demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan aturan hukum".

Dan dia menyambut resolusi yang disahkan oleh dewan HAM PBB pada awal bulan ini, selama sesi khusus yang didedikasikan untuk krisis di Myanmar, dan menuntut pembebasan segera Aung San Suu Kyi.

Resolusi itu diadopsi tanpa suara oleh 47 anggota, tetapi beberapa negara termasuk sekutu tradisional militer Myanmar China dan Rusia memisahkan diri dari konsensus.(AFP/Channel News Asia)