TRIBUNNEWS.COM - Sabtu (20/2/2021) disebut sebagai hari pertumpahan darah terburuk selama protes massal di Myanmar.

Seperti diketahui, kudeta militer yang terjadi pada 1/2/2021 telah menggulingkan pemerintahan terpilih, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional Demokrasi (NLD) miliknya.

Polisi melepaskan tembakan ke pengunjuk rasa damai di Mandalay, kota terbesar kedua Myanmar dan menewaskan dua orang.

Mengutip Al Jazeera, korban meninggal termasuk seorang remaja berusia 16 tahun yang ditembak di kepala.

Kekerasan tersebut juga melukai lebih dari 20 orang.

Baca juga: Facebook Menghapus Fanpage yang Dikelola Militer Myanmar karena Pelanggaran Standar Komunitas

Di tempat terpisah, kota terbesar di negara itu, Yangon, telah menyaksikan protes terbesar dengan ratusan ribu orang turun ke jalan.

Sejauh ini belum ada tindakan keras terhadap demonstrasi di sana.

Baca juga: Sekjen PBB Tuntut Militer Myanmar Segera Hentikan Penindasan Warga Penentang Kudeta

Padamkan Protes, Polisi Gunakan Kekerasan

Berikut ini adalah cerita yang berbeda di Mandalay dan bagian lain Myanmar, di mana polisi dan tentara menggunakan metode kekerasan yang semakin meningkat untuk memadamkan protes.

Seorang dokter yang berada di garis depan protes Sabtu (20/2/2021) di Mandalay berbicara kepada Al Jazeera dengan syarat anonim, menggambarkan adegan yang mengingatkan kita pada "zona perang".

Dia dan timnya menyaksikan polisi mengerahkan meriam air, memukuli pengunjuk rasa dan menembaki mereka dengan peluru tajam, peluru karet hingga ketapel.

Insiden pertama terjadi di dekat pelabuhan Mandalay, di mana para pelaut menduduki sebuah kapal dan melepaskan peralatan sehingga tidak bisa berangkat.

Aksi ini dilakukan sebagai bagian dari gerakan pembangkangan sipil yang berkembang yang bertujuan untuk melumpuhkan pemerintahan militer.

Dia mengatakan, sekelompok pengunjuk rasa juga berkumpul di dekat pelabuhan, menciptakan kerumunan yang tidak bisa dilewati polisi.

Setelah bernegosiasi dengan kepala kapal, para pelaut memberi tahu pengunjuk rasa untuk mengizinkan polisi lewat.

"Massa mendengarkan dan memberi jalan bagi polisi dan truk meriam air," tuturnya.

Sementara kerumunan orang membuka jalan untuk mobil-mobil itu, truk meriam air berhenti dan menghalangi jalan.

"Kemudian truk meriam air lainnya datang dari 35th Street dan tanpa peringatan mulai menyerang para pengunjuk rasa," katanya.

Segera setelah itu, polisi "mulai memukuli orang".

"Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada seorang wanita tua yang hanya menonton protes dari rumahnya dan polisi menyerangnya. Dia mengalami cedera kepala yang parah," katanya.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Ancam Demonstran akan Kehilangan Nyawa jika Teruskan Aksi Mogok Nasional

Timnya dipanggil oleh polisi untuk merawat dua pengunjuk rasa yang terluka yang ditahan di sebuah mobil polisi.

"Salah satu kepalanya terbelah dan perlu dijahit. Yang lainnya memiliki dua luka tembak di sisi paha. Dari apa yang saya lihat, itu tidak terlihat seperti peluru karet. Pasien terlalu banyak mengeluarkan darah," katanya.

Dokter meminta polisi membebaskan kedua orang yang terluka itu sehingga dia bisa memberi mereka perawatan medis darurat, tetapi polisi menolak.

"Saya hanya bisa memberi mereka antiseptik dan membalut luka yang terbuka," tuturnya.

Dari sana, dokter dan timnya pergi ke 40th Street, di mana situasinya "jauh lebih buruk".

Di lokasi tersebut, beberapa pengunjuk rasa "terluka parah", termasuk seorang dengan luka tembak di perut yang sedang dirawat oleh dokter lain.

"Kami bisa melihat tanah meledak, karena disemprot dengan peluru," kenangnya.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Ancam Demonstran akan Kehilangan Nyawa jika Teruskan Aksi Mogok Nasional

Seorang aktivis mahasiswa di Mandalay, yang juga berbicara dengan syarat anonim karena alasan keamanan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pada siang hari, pengunjuk rasa berisiko "ditangkap, dipukuli atau ditembak".

Di malam hari, mereka takut "penangkapan sewenang-wenang dan segala jenis terorisme yang diatur oleh militer".

Ada laporan berulang tentang serangan malam hari oleh pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa di Mandalay.

Pada Rabu malam, tentara dan polisi menyerang kompleks perumahan staf Kereta Api Myanmar yang dikelola pemerintah, banyak dari mereka melakukan pemogokan, menolak bekerja untuk pemerintah militer.

Aktivis mahasiswa itu mengatakan bahwa pegawai negeri yang berpartisipasi dalam pemogokan nasional telah diancam dan beberapa ditahan.

Aktivis dan penyelenggara protes juga menjadi sasaran pasukan keamanan.

Dalam insiden lain yang memicu kemarahan yang meluas, seorang remaja berusia 21 tahun dengan cerebral palsy dipukuli secara brutal oleh polisi di Mandalay saat bekerja sebagai sukarelawan untuk membersihkan sampah setelah protes.

Demonstrasi juga telah dibubarkan dengan kekerasan di Negara Bagian Mon, Negara Bagian Kachin dan ibu kota Naypyidaw yang terisolasi.

Di mana seorang wanita berusia 19 tahun yang ditembak di kepala oleh polisi selama protes pada 9 Februari meninggal pada Jumat (19/2/2021).

"Penembakan terhadap pengunjuk rasa damai di Myanmar adalah di luar batas," Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab twit pada Sabtu (20/2/2021).

"Kami akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut, dengan mitra internasional kami, melawan mereka yang menghancurkan demokrasi dan mencekik perbedaan pendapat," tambahnya.

Baca juga: Ribuan Warga Myanmar Hadiri Pemakaman Mya Thwate Thwate, Demonstran yang Meninggal Ditembak Polisi

Direktur Human Rights Watch Angkat Bicara

Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch divisi Asia, mengatakan "waktu untuk negosiasi sudah berakhir".

"Pemerintah dan PBB perlu memberikan sanksi lebih dahulu terhadap perusahaan yang dikendalikan militer Myanmar sekarang untuk menunjukkan (Jenderal Senior) Min Aung Hlaing dan Dewan Administrasi Negara junta betapa suram masa depan mereka jika mereka terus menempuh jalan ini," katanya kepada Al Jazeera di e-mail.

Robertson mengatakan, militer telah "secara sembarangan membunuh warga sipil selama seluruh keberadaannya", termasuk selama kampanye brutal melawan etnis minoritas.

"Ketika melakukan operasi di lapangan, Tatmadaw (militer Myanmar) beroperasi di atas dasar bumi yang hangus, membunuh warga sipil yang melarikan diri, menyiksa dan membunuh pria yang mereka tangkap dan pemerkosaan wanita dan gadis," katanya.

Dia lantas menambahkan bahwa militer secara rutin beralih ke penjarahan dan pembakaran.

Robertson mengatakan, Yangon di sisi lain, kemungkinan akan menjadi "tempat terakhir di mana junta membongkar".

"Yangon memiliki kedutaan besar, kantor PBB, jurnalis internasional, dan jantung komunitas bisnis yang berpusat di sana," katanya.

Tetapi aktivis mahasiswa itu mengatakan tindakan keras di Mandalay hanya menciptakan perlawanan yang lebih sengit, dengan protes yang berkembang pada hari Minggu.

"Kami semua lebih membenci tindakan mengerikan mereka dan lebih termotivasi untuk memenangkan revolusi ini," katanya.

"Saya tidak bisa menjalani hidup saya dalam belenggu dan ketakutan," tegasnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)