TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyampaikan sikapnya setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, U Wunna Maung.

Pertemuan tersebut dilakukan di Bangkok, Thailand pada Rabu (24/2/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan Indonesia mencoba berkontribusi dalam mencari penyelesaian terbaik untuk situasi yang terjadi di Myanmar saat ini.

Satu diantaranya adalah melakukan shuttle diplomacy.

Baca juga: Indonesia Upayakan Penyelesaian Kekacauan Myanmar, Aktivis Justru Curigai Menlu Retno Dukung Militer

Baca juga: Menlu Junta Militer Myanmar Lakukan Pembicaraan dengan Thailand dan Indonesia

Perlu diketahui, shuttle diplomacy adalah keterlibatan pihak luar selaku penengah antara pihak-pihak yang berselisih.

Dikutip dari Press Briefing di laman resmi kemlu.go.id, bukan pertama kalinya Indonesia melakukan shuttle diplomacy.

Pada saat isu Rohingya muncul misalnya, Indonesia juga merupakan satu di antara negara pertama yang melakukan shuttle diplomacy.

Dalam kunjungannya ke Bangkok, Retno telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Thailand.

Baca juga: Bertemu Menlu Thailand, Retno Marsudi Bahas Masalah Myanmar

Baca juga: Batal ke Naypyidaw, Retno Marsudi Bertemu Dengan Menlu Myanmar di Bangkok

Dalam pertemuan tersebut, Retno membahas beberapa isu bilateral, termasuk perkembangan di Myanmar dan rencana persiapan pertemuan ASEAN.

Retno mengatakan Thailand memiliki posisi khusus dalam masalah ini.

"Thailand memiliki posisi yang khusus karena berbatasan darat sepanjang kurang lebih 2400 km dengan Myanmar dan sekitar 2 juta orang Myanmar tinggal di Thailand. Ini yang dijelaskan Menteri Luar Negeri Thailand," kata Retno.

Retno juga kembali menyampaikan posisi Indonesia yang konsisten dalam menyuarakan:

Baca juga: Menteri Luar Negeri Junta Militer Myanmar Terbang ke Thailand Bahas Penyelesaian Krisis

Baca juga: Negara-negara G7 Kutuk Keras Tindakan Kekerasan Militer Myanmar Terhadap Demonstran

- Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar;

- Memulihkan transisi demokrasi yang inklusif; dan

- Pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip yang ada di dalam Piagam ASEAN.