TRIBUNNEWS.COM - Aung San Suu Kyi dari Myanmar terlihat untuk pertama kalinya sejak ditahan dalam kudeta militer.

Ia muncul di pengadilan melalui tautan video, BBC melaporkan.

Pemimpin yang digulingkan itu tampaknya dalam "kesehatan yang baik" dan meminta untuk bertemu dengan tim hukumnya, kata laporan.

Dua dakwaan baru diumumkan terhadap Suu Kyi, yang ditangkap setelah kudeta 1 Februari lalu.

Sementara itu, pengunjuk rasa turun ke jalan lagi meskipun Minggu (28/2/2021) kemarin menjadi hari paling mematikan dengan 18 orang tewas.

Kematian itu terjadi ketika militer dan polisi meningkatkan respons mereka terhadap demonstrasi di seluruh negara Asia Tenggara selama akhir pekan, dengan militer menembaki kerumunan.

Baca juga: 18 Orang Tewas Saat Unjuk Rasa di Myanmar, Para Pemimpin Dunia Kutuk Tindakan Keras Militer

Baca juga: Unjuk Rasa Myanmar Dinilai Seperti Medan Perang, PBB Sebut 18 Orang Tewas Ditembak Pasukan Keamanan

Tetapi pengunjuk rasa menentang tindakan keras pada hari Senin, menuntut pemerintah terpilih dipulihkan dan Suu Kyi dan pemimpin partainya lainnya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dibebaskan dari tahanan.

Militer mengatakan, mereka merebut kekuasaan karena dugaan adanya kecurangan dalam pemilihan umum November, yang membuat NLD menang telak.

Militer tidak memberikan bukti atas tuduhan itu, sebaliknya, mereka telah menggantikan Komisi Pemilihan dan menjanjikan pemungutan suara baru dalam satu tahun.

Di Mana Suu Kyi Selama Ini?

Aung San Suu Kyi (75) ditangkap ketika kudeta terjadi pada 1 Februari.

Ia tidak lagi terlihat di depan umum sampai sidang hari ini, ketika dia muncul melalui tautan video di pengadilan di ibu kota, Nay Pyi Taw.

Tidak jelas di mana dia ditahan selama sebulan terakhir.

Tetapi beberapa laporan menunjukkan Suu Kyi ditahan di rumahnya di Nay Pyi Taw sebelum dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan.

Suu Kyi sebelumnya menghadapi dua dakwaan mengimpor walkie talkie secara ilegal dan melanggar undang-undang bencana alam Myanmar.

Tetapi dakwaan lebih lanjut ditambahkan pada hari Senin (1/3/2021), termasuk melanggar pembatasan Covid-19 selama kampanye pemilihan dan karena menyebabkan "ketakutan dan kewaspadaan".

Tuduhan awal membuatnya terancam hukuman hingga tiga tahun penjara.

Tidak jelas hukuman apa yang mungkin dijatuhkan dari dakwaan baru itu, tetapi ia dilaporkan dapat dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan mendatang jika terbukti bersalah.

Kasus ini ditunda hingga 15 Maret.

Kantor berita Myanmar Now melaporkan pada hari Senin, presiden yang digulingkan Win Myint - sekutu utama Suu Kyi - juga telah didakwa atas penghasutan di bawah hukum pidana.

Popularitas Suu Kyi telah melonjak di Myanmar sejak penangkapannya.

Tetapi reputasi internasionalnya masih ternoda oleh tuduhan bahwa dia menutup mata terhadap pembersihan etnis dari komunitas minoritas Muslim Rohingya.

Apa Lagi yang Terjadi Hari Ini?

Senin (1/3/2021), protes kembali meletus di berbagai kota di seluruh negeri.

Menurut kantor berita AFP, dalam satu bentrokan, pengunjuk rasa yang tidak bersenjata melarikan diri setelah serangkaian tembakan dilepaskan.

Tidak jelas apakah itu peluru tajam atau peluru karet.

AFP menambahkan bahwa di Yangon, para pengunjuk rasa terlihat menggunakan barang-barang darurat seperti tiang bambu, sofa dan bahkan cabang pohon untuk mendirikan barikade di jalan-jalan.

Foto juga menunjukkan gas air mata digunakan untuk melawan pengunjuk rasa.

Sedikitnya 21 orang telah tewas sejak kerusuhan dimulai bulan lalu.

Tentang Kudeta Myanmar

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari, mengumumkan keadaan darurat dan menyerahkan semua kekuasaan kepada Jenderal Min Aung Hlaing.

Hanya beberapa hari kemudian, gerakan pembangkangan sipil mulai muncul, dengan para profesional menolak untuk kembali bekerja sebagai bentuk protes.

Gerakan dengan cepat mulai mendapatkan momentum dan tidak lama kemudian ratusan ribu orang mulai mengambil bagian dalam protes jalanan.

Protes dalam beberapa hari terakhir telah berujung terjadinya kekerasan antara petugas polisi dan warga sipil - dengan setidaknya 18 orang tewas dalam protes selama akhir pekan.

Tentang Myanmar

Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, merdeka dari Inggris pada 1948.

Selama sebagian besar sejarah modernnya, Myanmar berada di bawah kekuasaan militer.

Pembatasan mulai longgar sejak 2010 dan seterusnya, yang mengarah pada pemilihan bebas pada 2015 dan pelantikan pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin oposisi veteran Aung San Suu Kyi pada tahun berikutnya.

Pada 2017, tentara Myanmar membalas serangan terhadap polisi oleh militan Rohingya dengan tindakan keras mematikan.

Myanmar mendorong lebih dari setengah juta Muslim Rohingya melintasi perbatasan ke Bangladesh dalam apa yang kemudian disebut PBB sebagai "contoh buku teks tentang pembersihan etnis"

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)