Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menanggapi keadaan deklarasi darurat untuk virus corona baru yang mencapai tenggat waktu berakhir 7 Maret 2021, empat Gubernur dari Tokyo, Kanagawa, Chiba dan Saitama mulai dan wilayah metropolitan lainnya di 1 wilayah metropolitan dan 3 prefektur telah mulai melakukan penyesuaian untuk meminta pemerintah pusat memperpanjang deklarasi tersebut. 2 minggu menjadi sampai 21 Maret 2021.

"Kami juga meminta Yasutoshi Nishimura, Menteri Revitalisasi Ekonomi, malam ini (2/3/2021) ntuk memperpanjang deklarasi darirat (PSBB) tersebut," papar sumber Tribunnews.com malam ini (2/3/2021).

Ketidakpuasan para ahli penyakit menular tampaknya masih banyak terungkap saat ini seandainya dibatalkan 7 Maret mendatang.

Perdana Menteri Yoshihide Suga juga mengumumkan pada konferensi pers pada Selasa ini (2/3/2021) bahwa keputusan akan dilakukan berdasarkan pendapat para ahli penyakit menular.

Baca juga: Satgas Perketat Protokol Kesehatan di Bandara Cegah Penularan Mutasi Corona Inggris B117

"Saya ingin melihat lebih dekat angka-angkanya, berkonsultasi dengan para ahli dan pihak terkait lainnya, dan akhirnya membuat keputusan sendiri di detik terakhir nanti," papar PM Suga.

Menurut ringkasan pemerintah per 1, jumlah orang yang baru terinfeksi per 100.000 penduduk dalam seminggu terakhir adalah 14 di Tokyo dan Chiba, 9 di Saitama, dan 8 di Kanagawa, yang semuanya merupakan pedoman untuk pembatalan. Angka 15 orang setara dengan "Tahap 3 (peningkatan infeksi yang cepat)".

Tingkat penggunaan tempat tidur adalah 33% di Tokyo, 42% di Saitama, 29% di Kanagawa, yang berada di bawah 50%, yang merupakan standar untuk "tahap 4 (ledakan infeksi)", dan 51% di prefektur Chiba, yang merupakan level terakhir.

"Jika situasinya banyak berubah, itu tidak dapat dibatalkan, tetapi jika tidak, arah kebijakan koping dasar akan tetap dilaksanakan," tambahnya.

Ada pula kekhawatiran tentang penyebaran strain mutan Corona baru dengan infektivitas yang kuat menyebar, sehingga ada pandangan yang berkembang di antara pihak terkait bahwa "rilis pada tanggal 7 adalah terlalu awal".

Baca juga: Anggaran Baru Akun Umum Tertinggi Disahkan Majelis Rendah Parlemen Jepang, 106,6 Triliun Yen

Oleh karena itu, keempat gubernur sedang berdiskusi tentang cara menghadapinya, dan penyesuaian sedang dilakukan untuk meminta perpanjangan deklarasi tersebut.

Gubernur Yuriko Koike dari Tokyo mengatakan kepada wartawan, "Ada analisis bahwa mungkin ada situasi di mana tidak dapat datang tepat waktu (untuk rilis pada tanggal 7 Maret) kecuali kita menaikkan gigi, meningkatkan kecepatan satu langkah lagi."

Gubernur Kensaku Morita dari Prefektur Chiba mengungkapkan, "Jika situasi saat ini berlanjut atau jumlah orang yang terinfeksi meningkat, akan sulit untuk membatalkan deklarasi tersebut. Kita juga harus mempertimbangkan untuk memperpanjang tenggat waktu."

Motohiro Ohno, Gubernur Prefektur Saitama, juga berkata, "Saya tidak yakin apakah bisa dibatalkan (sesuai rencana)."

Pemerintah memiliki kebijakan untuk membuat keputusan akhir dengan mengamati tren empat gubernur dan situasi infeksi, dan perdana menteri mengatakan di Komite Anggaran parlemen hari ini, "Saya juga ingin melihat situasi sampai detik terakhir."