TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengamati sikap Arab Saudi di massa depan, setelah Washington menjatuhkan sanksi pada beberapa orang yang terlibat atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Meski AS gagal memberikan sanksi terhadap Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS).

Mengutip Reuters, hal ini diungkapkan oleh Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price pada konferensi pers, Senin (1/3/2021).

AS mengumumkan laporan yang mengatakan bahwa MBS menyetujui operasi untuk menangkap dan membunuh Khashoggi pada 2018 lalu.

Baca juga: 3 Nama Secara Misterius Dihapus dari Laporan Pembunuhan Khashoggi yang Sudah Dipublikasi Sebelumnya

Baca juga: AS Tak Hukum Pangeran Saudi atas Pembunuhan Kejam Jurnalis Khashoggi, Takut Korbankan Hal Ini

Kegagalan Washington untuk menghukum MBS mendapat kritikan oleh kelompok hak asasi manusia.

Keputusan AS ini juga menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan janji pemerintahan Biden untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas kebijakan luar negeri.

MBS penguasa de facto Arab Saudi berusia 35 tahun, telah membantah terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.

Tahun lalu, delapan orang dipenjara di Arab Saudi, tetapi MBS mengatakan dia memikul tanggung jawab utama karena itu terjadi di bawah pengawasannya.

"Kami sangat fokus pada perilaku di masa depan dan itu adalah bagian dari mengapa kami menganggap ini bukan sebagai perpecahan, tetapi sebagai kalibrasi ulang hubungan AS-Saudi," kata Price.

"Kami mencoba membahas masalah sistemik yang mendasari pembunuhan brutal Jamal Khashoggi," kata Price.

"Amerika Serikat menyambut baik pembebasan dua aktivis hak asasi manusia baru-baru ini di Arab Saudi," kata Price.

Tetapi, AS meminta Riyadh untuk berbuat lebih banyak dengan mencabut larangan perjalanan pada mereka.

Baca juga: Putra Mahkota Saudi Disebut Aktor Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi, Parlemen AS Serukan Hukuman

Baca juga: POPULER INTERNASIONAL: Arab Saudi vs AS tentang Pembunuhan Jamal Khashoggi | Kata Pertama Archie

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki pada Senin (1/3/2021) mengatakan bahwa Amerika Serikat berhak memberikan sanksi kepada Mohammed bin Salman.

Khashoggi, seorang penduduk AS yang menulis kolom opini untuk Washington Post, yang mengkritik kebijakan MBS, dibunuh dan dimutilasi oleh tim operasi di konsulat kerajaan di Istanbul pada Oktober 2018.

Pada Jumat, Amerika Serikat memilih Rapid Intervention Force, atau RIF, sebuah unit pengawal kerajaan Saudi yang telah terlibat dalam operasi kontra-pembangkang.

Itu juga mengeluarkan larangan visa pada 76 orang Saudi.

Price mengatakan, dia tidak dapat mengungkapkan nama dari 76 orang itu dan menolak untuk mengatakan apakah Mohammed bin Salman termasuk di antara mereka atau tidak.

Price menambahkan, Amerika Serikat telah mendesak Arab Saudi untuk membubarkan RIF.

Baca juga: Arab Saudi Tolak Laporan Intelijen AS tentang Pembunuhan Jamal Khashoggi

Baca juga: 29 Anggota PBB Mengutuk Arab Saudi atas Pembunuhan Jamal Khashoggi

3 Nama Secara Misterius Dihapus dari Laporan Pembunuhan Khashoggi

Mengutip CNN, secara misterius, tiga nama orang yang dikatakan terlibat dalam pembunuhan Khashoggi hilang.

Kantor Direktur Intelijen Nasional disebut mengubah laporan intelijen secara diam-diam, meski sebagian besar kurang mendapat perhatian.

Terutama ketika pemerintahan Joe Biden gagal menghukum Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman al Saud (MBS).

Padahal, belum lama menegaskan, MBS bertanggung jawab atas kematian Khashoggi.

Baca juga: AS Tak Hukum Pangeran Saudi atas Pembunuhan Kejam Jurnalis Khashoggi, Takut Korbankan Hal Ini

Baca juga: POPULER INTERNASIONAL: Arab Saudi vs AS tentang Pembunuhan Jamal Khashoggi | Kata Pertama Archie

Tautan pertama ke laporan yang dikirim oleh ODNI tidak dapat diakses.

Kemudian diganti dengan versi kedua yang menghapus tiga orang yang baru saja diumumkan "berpartisipasi, memerintahkan atau terlibat atau bertanggung jawab atas kematian Jamal Khashoggi."

Kantor Direktur Intelijen Nasional menolak menjelaskan mengapa nama-nama itu awalnya ada dalam daftar sekaligus peran mereka dalam pembunuhan Khashoggi.

"Kami meletakkan dokumen yang telah direvisi di situs web karena dokumen asli secara keliru memuat tiga nama yang seharusnya tidak dimasukkan," kata juru bicara ODNI kepada CNN.

Seorang pejabat senior pemerintahan telah berdebat pada Jumat sore sebelum perubahan itu diketahui tidak berisi informasi baru.

"Ini (adalah) informasi yang diketahui pemerintah AS dan seusai arahan kepada komite serta anggota Kongres lebih dari satu tahun lalu," tegas pejabat itu.

Namun tiga nama yang pertama kali didaftarkan ODNI sebelumnya tidak disebutkan dalam laporan tentang kematian Khashoggi.

Gedung Putih merujuk permintaan komentar ke ODNI.

Baca juga: Intelijen AS: Putra Mahkota Arab Saudi Setuju Penyelidikan Pembunuhan Jamal Khashoggi

Nama-nama yang Hilang

Nama pertama dari tiga nama yang dihapus adalah Abdulla Mohammed Alhoeriny.

Menurut seseorang yang akrab dengan cara kerja intelijen Saudi, dia adalah saudara Jenderal Abdulaziz bin Mohammed al-Howraini.

Ia juga seorang menteri yang bertanggung jawab atas Kepresidenan Keamanan Negara yang mengawasi berbagai badan intelijen dan kontraterorisme.

Abdulla (sebagaimana dieja oleh ODNI) muncul dalam laporan Saudi sebagai asisten kepala keamanan negara untuk kontraterorisme.

Dua nama lain yang muncul dalam laporan intelijen tidak rahasia dan kemudian menghilang adalah Yasir Khalid Alsalem dan Ibrahim al-Salim.

Belum jelas siapa mereka.

Ketiga pria itu tidak termasuk di antara 18 orang yang telah diberi sanksi oleh AS atas pembunuhan Khashoggi.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)