TRIBUNNEWS.COM, YANGON— Seakan serbuan tuduhan demi tuduhan masih belum usai menyasar pemimpin terpilih yang dikudeta oleh junta Militer Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Awalnya, junta militer menangkap dan menahan Aung San Suu Kyi atas tuduhan kecurangan pemilu November 2020 lalu yang dimenangkan partai besutannya 'NLD'.

Bersamaan itu pula ia telah mendekam dalam penjara sejak kudeta 1 Februari lalu.

Sebulan lebih kudeta terjadi, junta militer kembali melayangkan tuduhan kepada Aung San Suu Kyi.

Kali ini penerima nobel perdamaian itu dituduh telah menerima dana ilegal senilai 600 ribu dolar Amerika Serikat (AS) ditambah emas batangan saat berada di pemerintahan.

Hal itu disampaikan seorang juru bicara junta militer Brigadir Jenderal Zaw Min Tun  seperti dilansir Reuters, Kamis (11/3/2021).

Brigadir Jenderal Zaw Min Tun menjelaskan informasi itu telah diverifikasi dan banyak orang sedang diperiksa terkait hal itu.

Brigadir Jenderal Zaw Min Tun juga mengatakan Presiden Win Myint dan beberapa menteri kabinet, juga telah terlibat dalam korupsi.

Presiden Min Wyint dituduh menekan komisi pemilihan umum untuk tidak menindak-lanjuti laporan militer tentang kecurangan pemilu November 2020 lalu.

Dua Dakwaan Tambahan untuk Suu Kyi

Aung San Suu Kyi muncul dalam kondisi sehat dalam sidang pengadilan virtual pada Senin (1/3/2021).

Kali ini Aung San Suu Kyi menerima dua dakwaan baru.

“Aung San Suu Kyi kembali mendapat dakwaan baru yang ditambahkan, yang diajukan terhadapnya setelah kudeta sebulan yang lalu,” kata seorang pengacaramya seperti dilansir Reuters, Senin (1/3/2021).

Dakwaan tambahan untuk Aung San Suu Kyi berasal dari aturan hukum pidana era kolonial, yang melarang publikasi informasi yang dapat "menimbulkan ketakutan atau bahaya".