Myanmar berada dalam kekacauan sejak militernya menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Perebutan kekuasaan itu memicu protes besar-besaran di seluruh negeri.

Militer membenarkan kudeta tersebut dengan mengatakan pemilu yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi, dinodai oleh penipuan - sebuah pernyataan yang ditolak oleh komisi pemilihan.

Dalam putaran terakhir bentrokan berdarah antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa pada Kamis, setidaknya tujuh orang tewas .

Baca juga: Dewan Keamanan PBB Kutuk Tindakan Kekerasan Terhadap Demonstran di Myanmar

Perlu Bantuan

Pekan lalu, Andrews mendesak Dewan Keamanan PBB untuk kembali memberlakukan embargo senjata dan menyasar kembali sanksi militer Myanmar.

Dewan Keamanan, yang termasuk pendukung tradisional utama Myanmar, China, tidak mengindahkan seruan itu.

Andrews menegaskan bahwa rakyat Myanmar membutuhkan "tidak hanya kata-kata dukungan tetapi juga tindakan yang mendukung."

"Mereka membutuhkan bantuan komunitas internasional sekarang," katanya.

Baca juga: Amnesty: Junta Militer Myanmar Gunakan Taktik Pertempuran Lumpuhkan Demonstran

Andrews menyarankan negara-negara harus menemukan cara untuk memihak Dewan Keamanan yang terus-menerus diblokir dan menjatuhkan sanksi terkoordinasi.

"Keengganan beberapa negara untuk bertindak seharusnya tidak menghalangi tindakan terkoordinasi dari mereka yang ada," katanya.

Dia menyerukan pembentukan "Koalisi untuk Rakyat Myanmar" darurat untuk mengoordinasikan sanksi dan embargo senjata, dan juga berusaha untuk mengadili pejabat keamanan senior Myanmar di bawah yurisdiksi universal.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)