Gelombang aksi protes telah terjadi di berbagai negara bagian dan mereka telah mengalami tindakan kekerasan lagi brutal dari aparat keamanan.

Setidaknya 70 orang tewas sejauh ini, menurut PBB.

Pada 26 Februari lalu, Kyaw Moe Tun memohon kepada PBB untuk menggunakan cara apa pun yang diperlukan untuk mengakhiri kudeta militer.

Namun dia diberhentikan keesokan harinya oleh junta karena "mengkhianati negara".

Junta menyebut wakilnya, Tin Maung Naing sebagai Duta Besar untuk PBB yang baru.

PBB tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintahan baru Myanmar.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan: "Kami belum menerima komunikasi apa pun mengenai perubahan representasi Myanmar di PBB di New York."

Diplomat senior Myanmar lainnya, termasuk mereka yang bertugas di Washington DC dan London, juga telah berbicara menentang militer.

Kyaw Moe Tun mengatakan dia menghormati berbagai posisi negara anggota PBB dan anggota dewan keamanan.

"Mereka memiliki posisi (sendiri), mereka memiliki sikap mereka sendiri, jadi kita perlu menghormati mereka."

Jika tidak ada resolusi dari dewan keamanan, salah satu alternatif, Kyaw Moe Tun mengatakan, adalah menciptakan koalisi negara-negara yang berpikiran sama untuk memotong aliran keuangan ke militer Myanmar, yang akan membantu menempatkan junta dalam "posisi sulit".

"Harus ada alat lain untuk memberikan tekanan pada rezim militer, untuk mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat Myanmar," katanya.

Awal pekan ini, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua anak pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing dan enam perusahaan yang dikendalikan oleh mereka, yang terbaru dalam serangkaian sanksi hukuman.

Sementara Inggris, Uni Eropa, dan Kanada—di antara mereka yang telah menjatuhkan sanksi pada junta dan sekutu mereka juga.