Duta Besar Myanmar di PBB Desak Komunitas Internasional Tingkatkan Tekanan kepada Junta Militer
Pernyataan itu, yang dikeluarkan pada hari Rabu pekan lalu, disetujui dengan suara bulat oleh semua 15 anggota dewan keamanan.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA -- Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan kepada rezim junta militer Myanmar.
Demikian dilansir Channel News Asia, Minggu (14/3/2021).
Seperti wawancaranya dengan Channel News Asia (CNA) di New York pada Jumat (12/3/2021), Dubes Myanmar itu berterima kasih kepada dewan keamanan PBB karena mengeluarkan pernyataan mengutuk kekerasan terhadap para demonstran.
Pernyataan itu, yang dikeluarkan pada hari Rabu pekan lalu, disetujui dengan suara bulat oleh semua 15 anggota dewan keamanan.
Baca juga: Lagi, Satu Orang Tewas Saat Polisi Tembaki Demonstran di Kota Bago Myanmar
"Pada saat yang sama, unsur-unsur yang terkandung dalam pernyataan pimpinan tidak sesuai dengan harapan kita.
Jadi kami sangat ingin memperoleh pernyataan yang lebih kuat dari dewan keamanan dan tindakan yang lebih kuat dari dewan keamanan," katanya.
"Itulah yang orang-orang Myanmar benar-benar inginkan. Kami membutuhkan perlindungan dari komunitas internasional," tambahnya.
Baca juga: Kisah Angel, Aktivis Myanmar yang Ditembak saat Demo Anti-Kudeta, Kuburannya Digali dan Diisi Semen
Pernyataan pimpinan adalah langkah di bawah resolusi tetapi menjadi bagian dari catatan resmi dewan keamanan PBB.
Duta besar menambahkan bahwa kaum muda adalah masa depan Myanmar dan perlu dilindungi.
"Jika kita tidak bisa melakukannya sendiri, kita perlu mendapatkan bantuan dari komunitas internasional," katanya.
Myanmar telah mengalami krisis sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih dan sah dalam kudeta 1 Februari lalu.
Baca juga: Pengakuan Demonstran Myanmar Dipukuli dengan Senapan dan Ditembak Jarak Dekat: Itu Seperti Neraka
Militer telah memberikan pembenaran atas kudeta dengan menuding pemilihan November, yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi, dirusak oleh kecurangan.
Komisi pemilihan umum telah menolak tuduhan ini.