UEA Adakan Pembicaraan Rahasia Tentang Pemerintahan Pascaperang di Gaza dengan Israel dan AS

TRIBUNNEWS.COM- UEA sedang mengadakan pembicaraan rahasia dengan Israel dan AS mengenai pembentukan pemerintahan sementara pascaperang di Gaza, Reuters mengutip sumber informasi yang mengatakan pada 7 Januari. 

Para diplomat asing dan pejabat barat mengatakan kepada media tersebut bahwa telah ada diskusi mengenai UEA dan AS untuk sementara waktu mengawasi pemerintahan, keamanan, dan rekonstruksi di Jalur Gaza setelah penarikan pasukan Israel dan sampai pemerintah Palestina mampu memikul tanggung jawab. 

Abu Dhabi telah mengusulkan gagasan menggunakan kontraktor militer swasta untuk pasukan polisi 'penjaga perdamaian' di Gaza pascaperang.

Menurut seorang pejabat Emirat, UEA “tidak akan berpartisipasi dalam rencana apa pun yang tidak mencakup reformasi signifikan Otoritas Palestina (PA), pemberdayaannya, dan pembentukan peta jalan yang kredibel menuju negara Palestina.” PA yang direformasi juga harus memerintah Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem timur di bawah negara Palestina yang merdeka. 

“Elemen-elemen ini – yang saat ini masih belum ada – sangat penting bagi keberhasilan rencana pascaperang di Gaza.” 

Sumber tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa gagasan tersebut belum ditetapkan secara pasti dan belum diformalkan atau dituliskan.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters  bahwa pembicaraan positif dengan UEA dan negara-negara lain mengenai keamanan, tata kelola, dan rekonstruksi Gaza sedang berlangsung. Sumber Departemen Luar Negeri menolak berkomentar lebih lanjut. 

Sumber tersebut mengatakan UEA telah mengusulkan penggunaan kontraktor militer swasta untuk pasukan “penjaga perdamaian” di Gaza. 

Abu Dhabi dilaporkan juga mengajukan nama mantan Perdana Menteri PA Salam Fayyad sebagai kandidat potensial untuk memimpin versi reformasi otoritas tersebut. 

Pemerintah UEA sebelumnya telah memberi sinyal bahwa mereka bisa menjadi bagian dari “misi internasional sementara” di Gaza pascaperang dengan syarat-syarat tertentu, termasuk reformasi PA – yang secara konsisten ditolak oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 

Laporan itu muncul saat negosiasi yang dimediasi AS, Qatar, dan Mesir untuk gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran antara Israel dan Hamas di Doha sedang berlangsung antara delegasi tingkat rendah, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar.

"Pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat teknis, saat ini tidak ada delegasi," kata juru bicara tersebut. Kesepakatan yang saat ini sedang dinegosiasikan berkisar pada pembebasan lebih dari 30 tawanan Israel dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang tidak ditentukan, penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza, dan gencatan senjata sementara. 

Hamas tidak bersedia membebaskan semua dari 100 tawanan Israel yang masih berada di Gaza kecuali Tel Aviv menyetujui gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel. 

Seorang pejabat yang mewakili gerakan perlawanan, Ahmad Abdel Hadi, mengatakan pembicaraan saat ini serius dan telah membuat kemajuan, seraya menekankan bahwa bola sekarang ada di tangan Netanyahu. 

Ia menambahkan bahwa Hamas tetap teguh pada tuntutannya untuk gencatan senjata permanen dan penarikan penuh Israel. 

SUMBER: THE CRADLE