Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Penjabat pemerintahan sipil paralel Myanmar, yang ditunjuk oleh anggota parlemen yang digulingkan setelah kudeta militer 1 Februari, Mahn Win Khaing Than  bersumpah akan mengejar "revolusi" untuk menggulingkan junta militer.

Mahn Win Khaing Than, yang sedang dalam pelarian bersama dengan sebagian besar pejabat senior dari Partai Liga Nasional untuk  Demokrasi (NLD), berpidato di depan publik melalui Facebook.

Seperti diansir Reuters, Minggu (14/3/2021), ia mengatakan, "Ini adalah momen tergelap bangsa dan saat fajar sudah dekat."

Mahn Win Khaing Than ditunjuk minggu lalu sebagai wakil presiden sementara oleh perwakilan anggota parlemen Myanmar yang digulingkan, Komite Untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang mendorong pengakuan sebagai pemerintah yang sah.

Pemerintahan Sipil Pararl telah mengumumkan niatnya untuk menciptakan demokrasi federal dan para pemimpin telah bertemu perwakilan organisasi etnis bersenjata terbesar Myanmar, yang sudah mengendalikan wilayah yang luas di seluruh negeri. Beberapa telah berjanji dukungan mereka.

"Dalam rangka membentuk demokrasi federal, yang mendapat dukungan dari semua etnis, yang telah menderita berbagai jenis penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade. Revolusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatukan upaya kita," kata Mahn Win Khaing Than.

Baca juga: Lagi, 12 Orang Tewas Saat Polisi Tembaki Demonstran Anti-Kudeta di Myanmar

Pidatonya disambut ribuan komentar yang menyetujui dari banyak orang yang mengikutinya di Facebook.

"Pertahankan Pak Presiden! Anda adalah harapan kami. Kami semua bersamamu," tulis salah satu pengguna, Ko Shan.

Junta militer, yang tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar pada hari Sabtu, telah menyatakan CRPH ilegal dan mengatakan siapa pun yang terlibat di dalamnya  dapat didakwa dengan pasal pengkhianatan, yang sanksinya hukuman mati.

Sementara CRPH telah menyatakan junta militer sebagai "organisasi teroris".

 Mahn Win Khaing Than mengatakan CRPH akan "berusaha untuk mengesahkan undang-undang yang diperlukan sehingga rakyat memiliki hak untuk membela diri" dan bahwa kebijakan publik akan ditangani oleh "tim administrasi rakyat sementara".

Aparat keamanan Myanmar menewaskan sedikitnya 12 orang, saksi dan media melaporkannya, Minggu (14/3/2021).

Baca juga: Sedikitnya 70 Orang Tewas Sejak Kudeta Militer Berjalan di Myanmar

Lima orang ditembak mati dan beberapa terluka ketika polisi menembaki aksi protes di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar, kata para saksi mata kepada Reuters.