Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YERUSALEM – Kosovo membuka kedutaan besarnya untuk Israel di Yerusalem, Minggu (14/3/2021) waktu setempat.

Seperti dilaporkan Reuters, Senin (15/3/2021), Kosovo bergabung dengan Amerika Serikat dan Guatemala sebagai negara dengan kedutaan besar di sebuah kota yang statusnya menjadi pusat konflik Israel-Palestina.

Kosovo yang mayoritas muslim berjanji akan meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem ketika menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tahun lalu di bawah dukungan AS.

Kementerian Luar Negeri Kosovo mengatakan di Twitter bahwa dengan pembukaan kedutaan, "janji di Kantor Oval hari ini akhirnya terpenuhi".

Baca juga: Liga Arab dan Palestina Kutuk Pembukaan Kantor Diplomatik Ceko di Yerusalem

Israel melihat hubungan barunya dengan Kosovo sebagai bagian dari normalisasi yang lebih luas dengan negara-negara Arab dan Muslim di bawah perjanjian yang disponsori mantan Presiden AS Donald Trump.

Wasel Abu Youssef, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, mengatakan pembukaan kedutaan Kosovo di Yerusalem bertentangan dengan resolusi PBB dan bertujuan untuk "melemahkan Palestina".

Tidak ada tanggal yang segera diumumkan untuk upacara pembukaan resmi.

Sebelum Kosovo, otoritas Palestina, dan Liga Arab mengutuk pembukaan kantor diplomatik Republik Ceko di Yerusalem.

Pembukaan Kedutaan Besar ini dinilai sebagai pelanggaran hukum internasional.

Baca juga: Sidang Korupsi Terhadap PM Israel Netanyahu Dilanjutkan di Yerusalem

Praha membuka kantor cabang Kedutaan Besarnya untuk Israel, di Yerusalem, Kamis (11/3/2021).

Peresmian ini dihadiri Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, dua minggu setelah Israel mengirim 5.000 dosis vaksin Moderna CovidO-19 ke Republik Ceko di bawah program "diplomasi vaksin," yang kemudian mendpat pengawasan hukum dan dibekukan.

Seperti dilansir Reuters, Minggu (14/3/2021), Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut langkah Praha sebagai "serangan terang-terangan terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka, pelanggaran hukum internasional yang sangat penting."

Bahkan langkah Ceko itu diniai akan membahayakan prospek perdamaian dua negara.

Baca juga: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Hadapi Pengadilan di Yerusalem atas Dugaan Korupsi

Di Kairo, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Status hukum Yerusalem akan dipengaruhi oleh keputusan satu negara atau negara lain untuk membuka kantor perwakilan. Yerusalem Timur adalah tanah yang diduduki berdasarkan hukum Internasional."

Menggarisbawahi bahwa kantor Yerusalem bukanlah kedutaan besar, Kementerian Luar Negeri Ceko mengatakan itu dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan strategis Praha dengan Israel dan meningkatkan layanan bagi warga Ceko di sana.

"Pembentukan kantor tidak berdampak pada kemauan Republik Ceko untuk lebih mengembangkan hubungan politik dan ekonomi dengan Otoritas Palestina," ujar Perdana Menteri Ceko Andrej Babis.

Status Yerusalem adalah salah satu isu paling pelik dalam konflik Israel-Palestina yang telah berusia puluhan tahun.

Israel mencaplok bagian timur kota dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional, dan menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Sementara Palestina berjuang Yerusalem Timur, yang direbut Israel dengan Tepi Barat dan Gaza dalam Perang Timur Tengah 1967, sebagai ibu kota negara merdeka di masa depan.

Babis menggambarkan Israel sebagai "mitra strategis" dan memuji kantor baru itu sebagai "tonggak sejarah dalam kerja sama."

Hanya dua negara yang memiliki kedutaan penuh di Yerusalem, Amerika Serikat setelah mantan Presiden AS Donald Trump mengambil kebijakan penting AS selama beberapa dekade untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Kemudian disusul Guatemala. (Reuters)