Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Sekolah, Pemda Hingga Parpol di Jepang Larang Penggunaan Aplikasi LINE

Pemda Aichi melarang para pelajar SD dan SMP di Kota Kariya mulai 1 April 2021 agar tidak menggunakan LINE dan ponsel setelah jam 9 malam.

Sekolah, Pemda Hingga Parpol di Jepang Larang Penggunaan Aplikasi LINE
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Logo aplikasi LINE. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sekolah, pemerintah daerah (pemda) hingga partai politik di Jepang mulai melarang penggunaan aplikasi LINE setelah kebocoran data pribadi tiap pengguna LINE oleh kontraktor China.

"Sedikitnya 32 kali telah diakses ilegal oleh kontraktor China data pribadi LINE beberapa waktu lalu," papar sumber Tribunnews.com, Jumat (19/3/2021).

Namun secara resmi LINE menyampaikan tanggapan dari perusahaan induknya Z Holdings, "Sejauh ini belum ada laporan penyalahgunaan informasi."

Atsushi Azumi, Ketua Majelis Nasional Partai Demokratik Konstitusional, oposisi Jepang terbesar, Kamis (18/3/2021) telah melarang penggunaan LINE di dalam partainya.

Demikian pula satu pemda di Prefektur Ibaraki telah melarang sementara para PNS menggunakan LINE.

Sekolah-sekolah di Kota Kariya Prefektur Aichi juga sebagian sejak 2013 tidak menggunakan LINE.

Bahkan pemdanya kemarin melarang para pelajar SD dan SMP di Kota Kariya mulai 1 April 2021 agar tidak menggunakan LINE dan ponsel setelah jam 9 malam.

Baca juga: Data Pribadi Bocor, Partai Oposisi Jepang Dilarang Menggunakan Aplikasi LINE

Baca juga: Jepang Tetap Batasi Masuknya Warga Asing Meski Deklarasi Darurat Covid-19 Dicabut

"Orang tua dari 21 sekolah di Kariya tampaknya menyetujui peraturan baru tersebut terutama tidak menggunakan LINE karena ketakutan data pribadinya dimanfaatkan orang lain dengan adanya kebocoran belum lama ini," tambah sumber Tribunnews.com.

Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi menetapkan bahwa persetujuan pengguna harus diperoleh saat diperlukan untuk mentransfer informasi pribadi ke negara asing, tetapi perusahaan melaporkan bahwa penjelasan tersebut tidak cukup kepada Komisi Perlindungan Informasi Pribadi pemerintah.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas