Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sekolah, pemerintah daerah (pemda) hingga partai politik di Jepang mulai melarang penggunaan aplikasi LINE setelah kebocoran data pribadi tiap pengguna LINE oleh kontraktor China.

"Sedikitnya 32 kali telah diakses ilegal oleh kontraktor China data pribadi LINE beberapa waktu lalu," papar sumber Tribunnews.com, Jumat (19/3/2021).

Namun secara resmi LINE menyampaikan tanggapan dari perusahaan induknya Z Holdings, "Sejauh ini belum ada laporan penyalahgunaan informasi."

Atsushi Azumi, Ketua Majelis Nasional Partai Demokratik Konstitusional, oposisi Jepang terbesar, Kamis (18/3/2021) telah melarang penggunaan LINE di dalam partainya.

Demikian pula satu pemda di Prefektur Ibaraki telah melarang sementara para PNS menggunakan LINE.

Sekolah-sekolah di Kota Kariya Prefektur Aichi juga sebagian sejak 2013 tidak menggunakan LINE.

Bahkan pemdanya kemarin melarang para pelajar SD dan SMP di Kota Kariya mulai 1 April 2021 agar tidak menggunakan LINE dan ponsel setelah jam 9 malam.

Baca juga: Data Pribadi Bocor, Partai Oposisi Jepang Dilarang Menggunakan Aplikasi LINE

Baca juga: Jepang Tetap Batasi Masuknya Warga Asing Meski Deklarasi Darurat Covid-19 Dicabut

"Orang tua dari 21 sekolah di Kariya tampaknya menyetujui peraturan baru tersebut terutama tidak menggunakan LINE karena ketakutan data pribadinya dimanfaatkan orang lain dengan adanya kebocoran belum lama ini," tambah sumber Tribunnews.com.

Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi menetapkan bahwa persetujuan pengguna harus diperoleh saat diperlukan untuk mentransfer informasi pribadi ke negara asing, tetapi perusahaan melaporkan bahwa penjelasan tersebut tidak cukup kepada Komisi Perlindungan Informasi Pribadi pemerintah.

Pada saat yang sama, telah membentuk komite ahli di dalam perusahaan untuk menyelidiki kebocoran tersebut.

LINE telah mengembangkan sistem yang memungkinkan pengguna domestik melakukan reservasi untuk vaksinasi terhadap virus corona, yang telah menjangkau 86 juta orang, dan telah diperkenalkan oleh pemerintah daerah.

Noboru Nakatani, direktur pengelola keamanan informasi di Z Holdings, mengatakan, "Saya minta maaf karena telah menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi pengguna. LINE yang menjadi salah satu infrastruktur publik, dan terkait dengan pengumpulan dan penyimpanan data."

LINE mengelola gambar dan video di pusat data di Korea Selatan, di mana bekas perusahaan induknya berada, tetapi mengumumkan akan pindah secara bertahap ke Jepang setelah pertengahan tahun ini.