Aparat Keamanan Turki Tangkap 10 Pensiunan Jenderal Angkatan Laut

TRIBUNNEWS.COM, ANKARA - Otoritas keamanan Turki Senin (5/4/2021) menangkap dan menahan 10 pensiunan jenderal (Laksamana) Angkatan Laut Turki.

Penangkapan dilakukan setelah lebih dari 100 pensiunan perwira senior angkatan laut mengeluarkan pernyataan mengingatkan sejarah kudeta militer Turki.

Kantor berita Anadolu yang dikelola negara mengatakan pensiunan laksamana ditahan sebagai bagian dari penyelidikan atas surat terbuka mereka yang dipublikasikan dan dikecam kantor presiden.

Penyelidikan diluncurkan jaksa penuntut di ibu kota, Ankara. Jaksa memerintahkan empat tersangka lainnya melapor ke polisi Ankara dalam waktu tiga hari.

Tidak dilakukan penahanan karena pertimbangan usia. Para mantan pemimpin militer senior itu dituduh menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan tatanan konstitusional.

Tuduhan itu disitir penyiar saluran televisi NTV. Penahanan itu terjadi sehari setelah surat terbuka yang ditandatangani 104 pensiunan laksamana dikecam kantor kepresidenan.

Surat itu disebut mengingatkan kudeta di masa lalu Turki. Ke 14 tersangka diyakini telah mengatur deklarasi tersebut.

Jaksa penuntut meluncurkan penyelidikan Minggu (4/4/2021) terhadap mantan perwira tinggi angkatan laut atas kecurigaan persekongkolan jahat terhadap keamanan negara dan ketertiban konstitusional.

Persetujuan Ankara bulan lalu atas rencana mengembangkan kanal pengiriman di Istanbul, sebanding kanal Panama atau Suez, membuka perdebatan Konvensi Montreux 1936.

Kanal Istanbul (Kanal Istanbul) adalah yang paling ambisius dari apa yang oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan disebut sebagai "proyek gila".

Rencana itu membuatnya membangun bandara, jembatan, jalan, dan terowongan baru selama 18 tahun kekuasaannya.

Dalam surat mereka yang dirilis Sabtu (3/4/2021) malam, para pensiunan laksamana mengkhawatirkan perdebatan perjanjian Montreux.

Kesepakatan itu mereka sebut kesepakatan yang paling melindungi kepentingan Turki.

Konvensi Montreux menjamin perjalanan bebas melalui selat Bosphorus dan Dardanella untuk kapal sipil di masa damai dan perang.

Ini juga mengatur penggunaan selat oleh kapal militer dari negara non-Laut Hitam.