Para jenderal Myanmar melakukan pengambilalihan kekuasaan pada hari pertama parlemen bersidang pada bulan Februari, menahan para pemimpin sipil termasuk penerima Nobel Aung San Suu Kyi, yang partainya memenangkan pemilu pada bulan November.

Militer mengklaim ada kecurangan pemilih tetapi para pengamat mengatakan tidak ada penyimpangan yang signifikan.

Presiden AS Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif pada 11 Februari membuka jalan bagi sanksi baru terhadap militer Myanmar dan kepentingannya. Perintah itu membekukan sekitar  1 miliar dolar AS cadangan bank sentral Myanmar di New York Fed.

Amerika Serikat dan Inggris, serta Uni Eropa dan Kanada, telah menjatuhkan beberapa sanksi terhadap jenderal-jenderal top termasuk Panglima Min Aung Hlaing dan anak-anaknya.

Selain  tiga perusahaan batu permata yang terkena sanksi AS pada Februari dan Departemen Perdagangan AS memasukkan daftar hitam terhadap konglomerat.

Militer mengendalikan perekonomian Myanmar yang luas melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, dengan minat mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan, dan real estat.

Para aktivis telah menyerukan sanksi untuk menghabiskan pendapatan militer, dan ingin pemerintah AS melangkah lebih jauh dan memukul proyek minyak dan gas yang merupakan sumber pendapatan utama ke Myanmar.

Kepala Polisi Myanmar Ikut Masuk Daftar Hitam

 Amerika Serikat (AS) mengeluarkan sanksi terbarunya, Senin (23/3/2021).

Seperti dilansir Reuters, Senin (23/3/2021), Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada dua anggota junta penguasa Myanmar, termasuk kepala polisi, dan elite operasi khusus militer terkait dengan penindasan mematikan terhadap para demonstran anti  kudeta.

Pemerintahan Presiden Joe Biden telah mem-blacklist elite junta militer dan beberapa perusahaan milik militer, tetapi militer menolak untuk mengubah arah dan semakin menggunakan kekerasan terhadap demonstran anti-kudeta.

 "Tindakan hari ini mengirimkan sinyal kuat bahwa kami akan menindaklanjuti janji kami untuk terus mengambil tindakan terhadap pemimpin kudeta dan mereka yang melakukan kekerasan," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Tindakan AS datang setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada  Senin pada 11 orang yang terkait dengan kudeta 1 Februari  di Myanmar.

Tindakan Departenmen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Than Hlaing, seorang perwira militer yang ditunjuk untuk memimpin kepolisian setelah kudeta, dan Letnan Jenderal Aung Soe, seorang komandan operasi khusus yang bertanggung jawab atas tindakan keras dan brutal aparat keamanan.