Rusia Sebut Sanksi Akan Mendorong Myanmar Menuju Perang Saudara
"Ancaman dan tekanan, termasuk penggunaan sanksi terhadap otoritas Myanmar saat ini, sia-sia dan sangat berbahaya," kata kementerian luar negeri Rusia
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW—Rusia mengatakan sanksi terhadap elite junta militer Myanmar sia-sia, sangat berbahaya dan pada akhirnya dapat mendorong negara itu menuju perang saudara.
Hal itu disampaikan Kremlin seperti dilaporkan kantor berita Interfax, Rabu (7/4/2021).
"Ancaman dan tekanan, termasuk penggunaan sanksi terhadap otoritas Myanmar saat ini, sia-sia dan sangat berbahaya," kata kementerian luar negeri Rusia seperti dikutip Reuters.
"Bahkan, hal seperti itu berkontribusi untuk mengadu domba satu sama lain dan, pada akhirnya, mendorong rakyat Myanmar menuju konflik sipil skala penuh."
Baca juga: Peran Aktif Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Krisis di Myanmar
Myanmar telah diguncang oleh aksi protes sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu, membuat klaim kecurangan yang tidak berdasar dalam pemilu pada November 2020.
Kudeta dan tindakan keras berikutnya telah menyebabkan sanksi dari negara-negara Barat pada militer dan bisnisnya.
Kremlin telah menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya jumlah kematian warga sipil di Myanmar. Setidaknya 564 orang tewas di tangan pasukan keamanan sejak kudeta membawa junta militer berkuasa.
Namun, wakil menteri pertahanan Rusia bertemu pemimpin junta militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing di ibukota Naypyitaw bulan lalu, menarik kritik keras dari aktivis hak-hak yang menuduh Moskow mendukung junta.
Baca juga: Demonstran Myanmar Jadikan Telur Paskah Simbol Pembangkangan Sipil
AS Siapkan Sanksi Terbaru
Amerika Serikat berencana menjatuhkan sanksi kepada dua konglomerat yang dikendalikan junta militer Myanmar atas kudeta 1 Februari lalu dan tindakan kekerasan mematikan terhadap demonstran.
Hal itu disampaikan dua sumber seperti dilansir Reuters, Kamis (25/3/2021).
Langkah Kementerian Keuangan AS untuk untuk memasukkan Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) dalam daftar hitam.
AS juga akan membekukan apa pun aset yang mereka miliki di Amerika Serikat.
