5 Fakta Gejolak Politik Somalia Usai Presiden Tandatangani Undang-undang Perpanjangan Masa Jabatan
Gejolak Politik Somalia terjadi usai Presiden Somalia menandatangani undang-undang kontroversial untuk memperpanjang masa jabatannya selama dua tahun.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Arif Fajar Nasucha
"Kami berada dalam situasi yang sangat berbahaya," kata Mubarak.
Baca juga: Agen CIA Dikabarkan Tewas dalam Pertempuran di Somalia
Timbulkan Pertanyaan ke Arah Mana Gejolak Politik Somalia
Para analis telah memperingatkan pertengkaran politik yang dimainkan langsung di tangan al-Shabab, kelompok bersenjata yang menguasai sebagian wilayah Somalia dan sering melancarkan serangan dengan tujuan menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional di Mogadishu.
Militan al-Qaeda telah merilis video propaganda dalam beberapa pekan terakhir yang memanfaatkan kekacauan politik, menjadikan elit negara itu haus kekuasaan dan tidak layak untuk memerintah.
Mubarak mengatakan perhatian utamanya adalah bahwa "supremasi hukum dihapus".
"Presiden menggunakan pasukan keamanan sesuai keinginannya, jadi perhatian utama saya adalah bahwa meskipun Farmaajo dicopot atau dia tetap bertahan, ini menjadi norma," tambah Mubarak.
"Setiap presiden akan mencoba untuk memperpanjang mandatnya, akan mencoba menggunakan pasukan keamanan untuk mengintimidasi musuh-musuhnya, akan mencoba memasang boneka-bonekanya di negara-negara anggota federal," katanya.
"Saya pikir itu sangat berbahaya bagi perusahaan pembangunan negara Somalia."
Baca juga: Kabah dan Masjidil Haram Disemprot Pewangi 10 Kali Sehari Selama Ramadhan
Reaksi Dunia
Anggota komunitas internasional telah menyerukan agar pemilihan segera diadakan.
Dalam pernyataan bersama pada Sabtu (10/4/2021), Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Afrika, Uni Eropa dan blok regional, Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan, mengatakan mereka tidak akan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada hari Selasa bahwa dia "sangat kecewa" dengan persetujuan undang-undang tersebut, menambahkan bahwa hal itu akan menimbulkan hambatan serius bagi dialog.
"Ini akan memaksa Amerika Serikat untuk mengevaluasi kembali hubungan bilateral kita dengan pemerintah federal Somalia, untuk memasukkan keterlibatan dan bantuan diplomatik, dan untuk mempertimbangkan semua alat yang tersedia, termasuk sanksi dan pembatasan visa, untuk menanggapi upaya merusak perdamaian dan stabilitas," katanya.
Mubarak mencatat bahwa kekuatan dunia memiliki banyak pengaruh di Somalia karena pemerintah "menarik kekuasaannya" dari dukungan dan pengakuan internasional yang diterimanya.
