Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

5 Fakta Gejolak Politik Somalia Usai Presiden Tandatangani Undang-undang Perpanjangan Masa Jabatan

Gejolak Politik Somalia terjadi usai Presiden Somalia menandatangani undang-undang kontroversial untuk memperpanjang masa jabatannya selama dua tahun.

5 Fakta Gejolak Politik Somalia Usai Presiden Tandatangani Undang-undang Perpanjangan Masa Jabatan
Michele Spatari / AFP
Isyarat Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed saat tiba di Stadion Loftus Versfeld di Pretoria, Afrika Selatan, untuk pelantikan Presiden Petahana Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada 25 Mei 2019. 

Perpanjangan tersebut juga dikecam oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) karena khawatir hal itu dapat memperdalam perpecahan di negara tersebut.

"Tidak ada cahaya di ujung terowongan," kata Mohamed Mubarak, direktur eksekutif Marqaati, sebuah LSM antikorupsi yang mengadvokasi tata pemerintahan yang baik dan transparansi di Somalia, kepada Al Jazeera.

"Presiden berpegang teguh pada kekuasaan dan tidak ada kesepakatan politik tentang situasi saat ini."

Baca juga: Serangan Teroris di Somalia Tewaskan 3 Orang, Diawali Ledakan Bom lalu Berlanjut Tembakan

Baca juga: Serangan Bom Bunuh Diri Terjadi di Mogadishu Somalia, Lima Orang Tewas

Somalia Bersiap Memilih Parlemen dan Presiden

Presiden dan para pemimpin lima negara bagian semi-otonom Somalia telah mencapai kesepakatan pada September 2020 untuk mempersiapkan pemilihan parlemen dan presiden tidak langsung pada akhir 2020 dan awal 2021.

Sebagai bagian dari perjanjian, perencanaan pemilihan akan dimulai pada 1 November 2020.

Namun kesepakatan itu gagal karena pertengkaran tentang bagaimana cara melakukan pemungutan suara, sementara pembicaraan pada Februari antara Farmaajo dan para pemimpin negara bagian federal gagal untuk memecahkan kebuntuan.

Para pemimpin negara bagian Jubaland dan Puntland menuduh presiden mengingkari kesepakatan dan mengemas dewan pemilihan dengan sekutunya, klaim ini pun dibantah oleh Farmaajo.

Farmaajo menuduh para pemimpin daerah menciptakan kebuntuan, tetapi kelompok oposisi mengatakan mereka tidak akan lagi mengakui otoritasnya setelah masa jabatannya berakhir.

Warga Mogadishu Abukar Osman Mohamed mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa perpanjangan itu "ilegal dan dapat membawa negara ke dalam krisis politik".

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Arif Fajar Nasucha
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas