TRIBUNNEWS.COM, TEHERAN – Ebrahim Raisi dikabarkan menjadi kandidat teratas untuk menjadi Presiden Iran berikutnya, menggantikan Hassan Rouhani yang lebih moderat.

Raisi mendaftarkan diri di hari terakhir pendaftaran calon presiden pada Sabtu (15/5/2021). Ia merupakan kepala peradilan konservatif Iran saat ini.

Oleh para analis politik Iran, kemungkinan besar akan menjadi presiden ke-8 Iran pada pemilihan 18 Juni 2021.

Dalam sebuah pernyataan beberapa jam sebelum mendaftar, Raisi yang berusia 60 tahun mengatakan dia ingin membentuk pemerintahan rakyat untuk Iran yang kuat.

Pemerintahannya akan memerangi korupsi dan meningkatkan ekonomi Negara, yang telah menerima pukulan hebat akibat sanksi AS dan pandemi Covid -19.

“Tuhan, Engkau adalah saksi bahwa saya tidak pernah mengejar posisi atau kekuasaan,” kata Raisi kepada ,kalangan media dikutip Aljazeera, Minggu (16/5/2021) WIB.

Baca juga: Iran Sebut Israel Bukan Negara Tapi Gembong Teroris, Kecam Negara Arab yang Bersahabat Dengannya

“Pada tahap ini saya telah memasuki lapangan terlepas dari kemauan dan kepentingan pribadi, dan hanya untuk melayani tugas saya untuk menciptakan harapan,” tulis pria yang sering disebut sebagai pemimpin tertinggi berikutnya ketika Ali Khamenei meninggal dunia.

Raisi, mantan jaksa agung dan penjaga penting Astan Quds Razavi di Masyhad yang dijatuhi sanksi oleh AS pada 2019 karena pelanggaran hak asasi manusia, menikmati dukungan kuat dari berbagai kalangan konservatif dan garis keras.

Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, tidak mendaftarkan diri di arena Pilpres. Ia mendukung Raisi. Sementara mantan Menlu Saeed Jalili mendaftarkan diri.

Baik Raisi dan Ghalibaf tidak berhasil mencalonkan diri melawan Presiden Hassan Rouhani pada 2017, tetapi Raisi berhasil mengumpulkan 38 persen suara, atau hanya di bawah 16 juta.

Selain itu, Mohsen Rezaei, mantan Panglima Korps Garda Republik Iran (IRGC ) dan Sekretaris Dewan Kemanfaatan gagal mencalonkan diri untuk ke-4 kalinya.

Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnasser Hemmati, juga mendaftar.

Lebih dari 59 juta warga Iran berhak memilih tahun ini, tetapi jumlah pemilih diperkirakan akan rendah di tengah kekecewaan publik dan kesengsaraan ekonomi yang terus berlanjut.

Pada Sabtu, Ali Larijani, mantan penasihat pemimpin tertinggi, yang baru-baru ini menjadi perantara kesepakatan kerja sama komprehensif selama 25 tahun antara China dan Iran, menjadi kandidat kunci terbaru untuk mendaftar.

Mantan ketua parlemen itu mengatakan negara itu membutuhkan lebih dari janji populistik. Pemimpin nanti harus seperti Superman di saat yang sulit saat ini.

Larijani mengungkapkan harapan negosiasi yang sedang berlangsung di Wina untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia akan mengarah pada pencabutan sanksi sepihak AS.

Wakil Presiden Pertama Eshaq Jahangiri sudah terdaftar sebagai kandidat. Selain itu  ada reformis Mohsen Hashemi, Ketua Dewan Kota Teheran saat ini.

Ia merupakan putra tertua mendiang Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani. Pendaftar lain ada anggota parlemen Masoud Pezeshkian dan mantan Menteri Transportasi Abbas Akhoundi,

Lalu ada Abolhassan Firouzabadi, Kepala Dewan Tertinggi Dunia Maya yang berada di bawah sanksi Amerika karena berpartisipasi dalam sensor internet.

Sejak pendaftaran dibuka pada Selasa lalu, kandidat terkemuka lainnya yang mendaftar ada mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad.

Lalu Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Saeed Mohammad, mantan Menteri Pertahanan Saeed Dehghan, mantan Menteri Perminyakan Rostam Ghasemi, dan reformis Mostafa Tajzadeh.

Sebagian besar figure reformis diperkirakan akan didiskualifikasi Dewan Wali konservatif,  terdiri enam sarjana yang ditunjuk langsung pemimpin tertinggi dan enam ahli hukum yang dipengaruhi secara tidak langsung olehnya.

Dewan sekarang memiliki waktu hingga 27 Mei untuk mengumumkan daftar final kandidat yang memenuhi syarat.

Dewan pekan lalu secara sepihak mengumumkan serangkaian persyaratan baru untuk pemilu yang oleh beberapa pengamat dianggap ilegal.

Antara lain, dikatakan kandidat harus berusia antara 40 hingga 75 tahun, tidak memiliki latar belakang criminal, termasuk perbedaan pendapat politik.

Ia juga dapat membuktikan setidaknya empat tahun pengalaman kepemimpinan eksekutif senior.

Pada Kamis, pemerintah mengeluarkan pernyataan yang secara diam-diam mengkritik fakta kaum reformis kini sedang dibersihkan.

Sementara kaum konservatif dan garis keras mendominasi lapangan, sesuatu yang dikatakan akan merusak kepercayaan pemilih.

“Pemerintah sangat percaya persatuan menemukan makna dalam partisipasi, bukan dalam pemecatan,” kata juru bicara pemerintahan Hassan Rouhani.(Tribunnews.com/Aljazeera/xna)