Pada hari Jumat lalu, pasukan darat Israel pun ikut bergabung dalam penembakan di Gaza, langkah ini pula yang mewakili eskalasi besar dari konflik tersebut.

Tidak menyebutkan Sheikh Jarrah

Saat ini tekanan substansial pada Biden untuk segera bertindak atas dasar kemanusiaan, tidak hanya muncul dari organisasi HAM dan pendukung Republik Israel, namun juga dari sayap kiri partainya sendiri.

Dalam panggilan telepon yang dilakukan pada Rabu lalu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, Gedung Putih menyampaikan bahwa Biden mengutuk serangan roket yang dilakukan Hamas dan kelompok teroris lainnya.

"Termasuk terhadap Yerusalem dan Tel Aviv," kata Gedung Putih.

Biden juga menyatakan dukungan yang tak tergoyahkan untuk 'keamanan dan hak sah Israel' dalam membela diri dan rakyatnya, sekaligus melindungi warga sipil.

Baca juga: Konflik Israel-Palestina, Guru Besar UI: Demi Kemanusiaan Kekerasan Harus Diakhiri

Tanggapan pemerintah AS ini ternyata tidak dapat diterima secara baik oleh segelintir politisi Demokrat progresif yang telah mencoba meningkatkan dukungan mereka untuk perjuangan Palestina dari pinggiran ke arus utama.

Anggota Partai Demokrat dari negara bagian Minnesota, Ilhan Omar mengatakan bahwa dalam percakapan antara Biden dan Netanyahu, tidak satu kali pun disebut kata 'Sheikh Jarrah' dan 'masjid Al-Aqsa'.

Ia pun secara tegas menyindir sikap Biden yang cenderung menutup mata tentang pelanggaran HAM di dua kawasan itu.

"Di masa lalu, kami memiliki mitra negosiasi di Gedung Putih, tidak ada penyebutan Sheikh Jarrah, tidak ada penyebutan serangan Al-Aqsa," cuit Omar dalam akun Twitternya, merujuk pada aksi penggusuran yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur dan penyerbuan Israel di Masjid Al-Aqsa pada minggu lalu.

Pernyataan Omar menunjukkan kemarahan yang disebabkan perluasan pemukiman Yahudi di Sheikh Jarrah.

Karena pemukiman itu berada di atas tanah yang membantu membentuk penghubung terakhir dalam lingkaran pemukiman yang mengelilingi Yerusalem Timur.

Perlu diketahui, Yerussalem Timur merupakan tanah yang diharapkan Palestina untuk menjadi ibu kota negara masa depan.

Baca juga: OKI Kecam Lambannya Kerja DK PBB Tangani Konflik Palestina-Israel

"(Dalam percakapan itu) tidak disebutkan tentang pendudukan jutaan orang yang sedang berlangsung di penjara terbuka," tegas Omar, merujuk pada Jalur Gaza yang diblokade, rumah bagi 2 juta warga Palestina dan menjadi lokasi di mana Hamas telah meluncurkan lebih dari 1.500 roket ke Israel.