Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hasil Survei Kementerian Komunikasi Jepang: 3 Perusahaan Seluler Melakukan Perbuatan Tidak Pantas

Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi meminta perusahaan telepon seluler besar untuk memudahkan peralihan kontrak dan rencana perubahan harga.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Hasil Survei Kementerian Komunikasi Jepang: 3 Perusahaan Seluler Melakukan Perbuatan Tidak Pantas
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Ryota Takeda (52). 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang melakukan fukumen chosa atau penelitian tersembunyi dengan menyamar sebagai pelanggan telepon seluler.

Dalam survei itu ditemukan perbuatan tidak pantas yang dilakukan oleh 3 perusahaan telepon ponsel besar di Jepang yakni NTT DoCoMo, KDDI dan Softbank.

"Pelanggan tampaknya diminta untuk paket harga tinggi meskipun pengguna tidak menginginkannya. Saya akan meminta panduan dari dealer supaya hal itu tidak terjadi lagi karena perbuatan tidak pantas dan merugikan pelanggan," papar Menteri Komunikasi, Ryota Takeda, Selasa (25/5/2021).

Terkait kontrak telepon seluler, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi meminta perusahaan telepon seluler besar untuk memudahkan peralihan kontrak dan rencana perubahan harga.

Perubahan harga jadi lebih murah terjadi Maret 2021 sesuai janji setiap perusahaan setelah PM Jepang Yoshihide Suga menekankan agar perusahaan ponsel yang terlalu tinggi tarifnya harus diturunkan.

Namun, dalam survei wawancara (tersembunyi) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi pada bulan Maret, 40 persen wiraniaga menjawab bahwa mereka telah meminta paket harga tinggi tanpa secara hati-hati mengonfirmasi niat pengguna.

Baca juga: Seminggu Terakhir Jumlah Pelanggan Restoran di Tokyo Jepang Turun 20 Persen

Berita Rekomendasi

Artinya, paket tersebut telah naik terlalu banyak pada akhirnya yang ditawarkan kepada pengguna.

Untuk alasan ini, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi telah mengeluarkan dokumen yang meminta agar NTT DoCoMo, KDDI, dan Softbank diinstruksikan secara menyeluruh oleh dealer agar mengoreksi perbuatannya tersebut.

Dalam survei lain, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi menegaskan bahwa terminal seluler tidak dijual kepada orang yang tidak memiliki kontrak dengan perusahaan, meskipun undang-undang mengharuskan pemisahan biaya komunikasi dan biaya terminal.

"Di balik penjualan yang tidak pantas ini, saya menduga bahwa ada target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan telepon seluler besar."

"Penting bagi setiap warga negara untuk memilih skema harga yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk melindungi konsumen di pasar seluler dan memastikan lingkungan persaingan yang adil. Kami akan memonitornya dengan ketat," kata Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Takeda usai rapat Kabinet.

Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi melakukan survei wawancara terhadap lebih dari 400 karyawan dealer NTT DoCoMo, KDDI, Softbank, dan Rakuten Mobile.

Dalam survei, lebih dari 40 persen staf penjualan menjawab bahwa mereka telah meminta skema harga tinggi tanpa mengonfirmasi niat pengguna dengan cermat.

Selain itu, lebih dari 40 persen staf penjualan menjawab bahwa "target penjualan sebuah perusahaan telepon seluler besar berada di belakang penjualan tersebut."

Secara khusus, ada suara-suara seperti "Jika Anda tidak mengikuti tujuan penjualan, Anda akan dirugikan dalam pengelolaan toko" atau "Apakah Anda dapat mencapai tujuan penjualan akan mempengaruhi gaji Anda nantinya." Semacam ancaman dengan target penjualan.

Baca juga: Pendapatan Film Animasi Jepang Kimetsu no Yaiba Mencapai Lebih dari 40 Miliar Yen

Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi juga melakukan survei tersembunyi baru-baru ini kepada orang yang bertanggung jawab mengunjungi toko dengan menyamar sebagai pelanggan dan menyelidiki situasi penjualan yang sebenarnya.

Di antaranya, terlihat jelas bahwa terminal telepon seluler tidak dijual kepada orang yang tidak memiliki kontrak dengan perusahaan.

Ketika memeriksa toko ponsel besar, persentase jumlah survei kepada:

- 22% di NTT DoCoMo
- 29% di KDDI,
- 9% di toko SoftBank,
Artinya kasus seperti itu sudah terkonfirmasi di berbagai tolo ponsel besar.

Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi telah menunjukkan bahwa "tiga perusahaan telepon seluler besar harus mengakui bahwa mereka belum cukup mengambil tindakan yang diperlukan seperti bimbingan kepada distributor."

Sementara itu upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas