Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Dua organisasi politik yang diwakili oleh Ketua Sekretaris Kabinet, Katsunobu Kato telah menyatakan total 2,5 juta yen untuk sumbangan dan pendapatan partai dana politik yang diwajibkan oleh undang-undang  dimasukkan ke dalam laporan perimbangan dana politik.

Sebelumnya,  selama periode tiga tahun terakhir ternyata ketahuan tidak dilaporkan ke pemerintah (kementerian dalam negeri) dan komisi pemilihan umum.

Terungkap dari pengusutan NHK bahwa dalam laporan perimbangan dana politik tidak mencantumkan dana masuk yang diperoleh organisasi "Cabang Distrik Pemilihan Kelima Prefektur Okayama Partai Demokrat Liberal" (Daigo Okayama) yang dipimpin oleh Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato dan organisasi pengelola dana (juga dipimpin Kato) bernama Masarukai.

Undang-undang Pengendalian Dana Politik menetapkan bahwa dari pendapatan, sumbangan tunai lebih dari 50.000 yen per tahun dari organisasi, perusahaan, dan atau individu yang sama, dan harga tiket partai melebihi 200.000 yen pada satu partai dana politik Wajib mencantumkan dan malaporkan  nama pihak lain dalam laporan pendapatan dan pengeluaran organisasi politik tersebut.

Ketika NHK memeriksa laporan pendapatan dan pengeluaran selama tiga tahun hingga akhir, Daigo Okayama LDP tidak mencantumkan 100.000 yen yang disumbangkan oleh "Kamar Dagang Jepang" sebagai pendapatan pada tahun 2017.

Selain itu, Masarukai  melakukan pesta yang diadakan pada tahun 2018 oleh "Federasi Medis Jepang", dan total pendapatan tiket pesta yang dibeli di masing-masing dari empat partai dana politik  menjadi 2 juta yen, serta "Federasi Politik Asuransi Kesehatan"  menyumbangkan  400.000 yen untuk tiket pesta yang dibeli tidak tercantum dalam laporan pendapatan dan pengeluaran.

Daigo  Okayama Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Masarukai melaporkan koreksi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi dan Komisi Pemilihan Prefektur Okayama pada tanggal 28 Mei 2021 setelah NHK menunjukkan bukti, dan total enam kasus menjadi 2,5 juta yen di laporan pemasukan dan pengeluaran, sudah didaftarkan pada akhirnya.

Kantor Kepala Sekretaris Kabinet Kato Senin ini (7/6/2021) berkomentar, "Kami telah memperbaikinya dengan benar."

Sementara itu Beasiswa dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif dengan melalui zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang nantinya. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.