Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Utusan dari Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) menyerukan junta militer Myanmar untuk membebaskan semua tahanan politik dan berdiskusi menerapkan "konsensus" regional untuk mengakhiri gejolak sejak kudeta 1 Februari.

Junta Myanmar telah menunjukkan sedikit tanda mengikuti perjanjian lima poin April lalu di antara 10 negara ASEAN, termasuk Myanmar, yang menyerukan diakhirinya kekerasan, pembicaraan politik dan penerimaan utusan khusus ASEAN.

Utusan ASEAN bertemu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada Hari Jumat akhir pekan lalu.

Pernyataan ASEAN tertanggal 5 Juni mengatakan tujuan kunjungan ini adalah untuk membahas bagaimana Myanmar akan mencapai "solusi damai demi kepentingan rakyatnya" dengan menerapkan lima poin tersebut.

Dikatakan mereka juga telah "menyerukan pembebasan semua tahanan politik, termasuk perempuan dan anak-anak dan orang asing."

Reuters tidak dapat menghubungi juru bicara junta untuk berkomentar.

Global New Light Myanmar yang dikelola negara mengatakan pertemuan itu mencakup "implementasi rekomendasi survei awal ASEAN" dan "aksi teror" oleh lawan junta dan rencana militer untuk menyelenggarakan pemilu.

Junta telah gagal memaksakan kendali sejak merebut kekuasaan dari pemimpin terpilih Aug San Suu Kyi, yang berada di antara lebih dari 4.500 orang yang ditahan sejak kudeta.

Baca juga: Utusan ASEAN Tiba di Myanmar: Akan Bertemu Junta Militer Bahas Penyelesaian Konflik Kekerasan

Setidaknya 849 telah tewas, kata kelompok hak asasi. Tentara memperdebatkan sosok itu.

Lawan junta telah menyuarakan frustrasi pada kurangnya tindakan keras oleh ASEAN.

Sebagaimana diberitakan Utusan dari Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tiba di Myanmar pada Kamis (3/6/2021) waktu setempat.

Melansir Kantor Berita Lokal Delta, Reuters Jumat (4/6/2021) melaporkan mendaratnya utusan ASEAN itu menjelang pertemuan yang direncanakan dengan junta militer Myammar.

Pertemuan utusan ASEAN dengan Junta militer Myanmar akan membahas tentang mengakhiri gejolak sejak kudeta 1 Februari lalu.