Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Utusan dari Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) menyerukan junta militer Myanmar untuk membebaskan semua tahanan politik dan berdiskusi menerapkan "konsensus" regional untuk mengakhiri gejolak sejak kudeta 1 Februari.

Junta Myanmar telah menunjukkan sedikit tanda mengikuti perjanjian lima poin April lalu di antara 10 negara ASEAN, termasuk Myanmar, yang menyerukan diakhirinya kekerasan, pembicaraan politik dan penerimaan utusan khusus ASEAN.

Utusan ASEAN bertemu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada Hari Jumat akhir pekan lalu.

Pernyataan ASEAN tertanggal 5 Juni mengatakan tujuan kunjungan ini adalah untuk membahas bagaimana Myanmar akan mencapai "solusi damai demi kepentingan rakyatnya" dengan menerapkan lima poin tersebut.

Dikatakan mereka juga telah "menyerukan pembebasan semua tahanan politik, termasuk perempuan dan anak-anak dan orang asing."

Reuters tidak dapat menghubungi juru bicara junta untuk berkomentar.

Global New Light Myanmar yang dikelola negara mengatakan pertemuan itu mencakup "implementasi rekomendasi survei awal ASEAN" dan "aksi teror" oleh lawan junta dan rencana militer untuk menyelenggarakan pemilu.

Junta telah gagal memaksakan kendali sejak merebut kekuasaan dari pemimpin terpilih Aug San Suu Kyi, yang berada di antara lebih dari 4.500 orang yang ditahan sejak kudeta.

Baca juga: Utusan ASEAN Tiba di Myanmar: Akan Bertemu Junta Militer Bahas Penyelesaian Konflik Kekerasan

Setidaknya 849 telah tewas, kata kelompok hak asasi. Tentara memperdebatkan sosok itu.

Lawan junta telah menyuarakan frustrasi pada kurangnya tindakan keras oleh ASEAN.

Sebagaimana diberitakan Utusan dari Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tiba di Myanmar pada Kamis (3/6/2021) waktu setempat.

Melansir Kantor Berita Lokal Delta, Reuters Jumat (4/6/2021) melaporkan mendaratnya utusan ASEAN itu menjelang pertemuan yang direncanakan dengan junta militer Myammar.

Pertemuan utusan ASEAN dengan Junta militer Myanmar akan membahas tentang mengakhiri gejolak sejak kudeta 1 Februari lalu.

Dilaporkan Erywan Yusof, menteri kedua untuk urusan luar negeri Brunei, dan sekretaris jenderal Lim Jock Hoi, juga dari Brunei, diperkirakan akan bertemu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing pada Jumat (4/6/2021).

Sebelumnya Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar mengatakan kepada ASEAN bahwa mereka tidak akan terlibat dalam pembicaraan sampai junta militer membebaskan semua tahanan politik.

Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang berjumlah 10 orang telah berusaha mencari jalan keluar bagi Myanmar dari krisis berdarah yang dipicu oleh kudeta 1 Februari dan telah menyerukan diakhirinya kekerasan dan pembicaraan antara semua pihak.

Tetapi junta telah menolak untuk menerima proposal untuk menyelesaikan krisis yang muncul dari KTT ASEAN yang dihadiri oleh Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing. Disayangkan tidak ada perwakilan rakyat yang sah dari NUG.

NUG yang pro-demokrasi—yang dibentuk bulan ini oleh lawan militer, kubu pro-demokrasi—mengatakan ASEAN harus terlibat dengan pihaknya sebagai wakil rakyat yang sah.

"Sebelum dialog konstruktif apa pun dapat berlangsung, bagaimanapun, harus ada pembebasan tahanan politik tanpa syarat termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi," kata Perdana Menteri NUG, Menteri Mahn Winn Khaing Thann, dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters dan Channel News Asia, Rabu (28/4/2021).

Tidak ada komentar langsung dari pejabat senior mana pun di ASEAN terkait hal tersebut.

Win Myint dan Aung San Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta, yang diluncurkan militer ketika pemerintahan Aung San Suu Kyi sedang mempersiapkan masa jabatan kedua setelah memenangkan pemilu November.

Militer mengatakan harus merebut kekuasaan karena adanya kecurangan dalam pemilu yang tidak sedang ditangani oleh komisi pemilihan umum dan menganggap pemungutan suara adil. (Reuters/Channel News Asia)