TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Joe Biden pada Rabu (9/6) mencabut perintah eksekutif dari pendahulunya, Donald Trump, untuk melarang aplikasi seluler milik China TikTok dan WeChat karena masalah keamanan nasional.

Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa alih-alih melarang aplikasi yang populer, pemerintahan Biden akan melakukan "kerangka keputusan berbasis kriteria dan analisis berbasis bukti yang ketat untuk mengatasi risiko" dari aplikasi Internet yang dikendalikan oleh entitas asing.

Trump telah mengklaim aplikasi milik China menimbulkan risiko keamanan nasional . Ia berusaha untuk memaksa penjualan TikTok, salah satu aplikasi media sosial paling populer di dunia, kepada investor AS.

Upaya pemerintahan Trump memicu serangkaian gugatan hukum yang menunda upaya untuk melarang atau memaksa penjualan aplikasi, yang meningkatkan ketegangan antara Washington dan Beijing.

Namun belum ada tanggapan dari kedua perusahaan atas keputusan Biden.

Baca juga: Diiming-iming Jadi Model TikTok, Anak-anak Perempuan Jadi Perdagangan Manusia di India

Pakar keamanan nasional Profesor hukum Universitas Texas Bobby Chesney, menyebut perintah Biden sebagai jalan tengah yang baik.

"Mereka menegaskan sifat ancaman dan kepatutan menggunakan sanksi untuk mengatasinya, dan mereka telah membuka pintu untuk menerapkan kembali beberapa versi sanksi ini,  tetapi kemungkinan dengan catatan yang jauh lebih kuat dan lebih dapat dipertahankan," cuit Chesney.

Biden dalam perintah eksekutifnya mengutip "darurat yang sedang berlangsung" terkait dengan "upaya berkelanjutan dari musuh asing untuk mencuri atau mendapatkan data orang Amerika Serikat".

Perintah Biden berusaha mengidentifikasi "aplikasi perangkat lunak yang terhubung yang dapat menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional AS dan rakyat Amerika termasuk" aplikasi yang dimiliki, dikendalikan, atau dikelola oleh orang-orang yang mendukung kegiatan militer atau intelijen musuh asing, atau terlibat dalam aktivitas siber berbahaya, atau melibatkan aplikasi yang mengumpulkan data pribadi yang sensitif".

Perintah baru menyerukan Departemen Perdagangan dan lembaga federal lainnya untuk mengembangkan pedoman "untuk melindungi data pribadi yang sensitive, termasuk informasi identitas pribadi dan informasi genetik" dari penyalahgunaan.

Baca juga: TikTokers Terkenal Kellie Gerardi Dikirim Meneliti di Luar Angkasa

TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance yang berbasis di China, diyakini memiliki sekitar 1 miliar pengguna di seluruh dunia, termasuk lebih dari 100 juta di Amerika Serikat, dan sangat populer di kalangan pengguna smartphone muda.

September lalu, Hakim Distrik AS Carl Nichols mengeluarkan perintah sementara atas permintaan TikTok yang memblokir upaya untuk melarang unduhan aplikasi di Amerika Serikat.

Trump telah memberikan restunya pada rencana yang akan memberikan TikTok kepada raksasa teknologi AS Oracle dengan investasi dari pembangkit tenaga listrik ritel Walmart. Tetapi kesepakatan itu gagal mendapatkan persetujuan di Beijing.

WeChat, bagian dari raksasa teknologi China Tencent, adalah "aplikasi super" yang sangat populer yang mencakup jejaring sosial, perpesanan, e-niaga, dan banyak lagi.

Larangan WeChat juga tertunda oleh gugatan dari pengguna yang berbasis di Amerika Serikat yang mengklaim larangan tersebut melanggar hak mereka.

Baca juga: Di-deadline Daftar Sebagai PSE Hingga 24 Mei, TikTok dan Facebook Terancam Diblokir Kominfo

Langkah Biden diumumkan sehari setelah Senat AS meloloskan UU kebijakan industri besar-besaran untuk mengatasi meningkatnya ancaman ekonomi dari China dan meningkatkan dana 170 miliar dolar AS untuk penelitian dan pengembangan.

Paket tersebut, sebuah ketentuan utama yang membahas kekurangan semikonduktor yang telah memperlambat produksi mobil AS tahun ini, akan membantu industri Amerika meningkatkan kapasitasnya dan meningkatkan teknologi.

Hal ini dipandang penting bagi upaya AS untuk menghindari manuver Beijing yang bersaing dalam perlombaan inovasi teknologi. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)