Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Aplikasi Tik Tok

Presiden Joe Biden Batalkan Rencana Donald Trump  Untuk Larang TikTok dan WeChat

Presiden Joe Biden membatalkan rencana Donald Trump untuk melarang aplikasi milik Chin, TikTok dan WeChat karena masalah keamanan.

Presiden Joe Biden Batalkan Rencana Donald Trump  Untuk Larang TikTok dan WeChat
Nicholas Kamm / AFP
Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan tentang COVID-19 dan program vaksinasi di Ruang Timur di Gedung Putih di Washington, DC pada 17 Mei 2021. 

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Joe Biden pada Rabu (9/6) mencabut perintah eksekutif dari pendahulunya, Donald Trump, untuk melarang aplikasi seluler milik China TikTok dan WeChat karena masalah keamanan nasional.

Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa alih-alih melarang aplikasi yang populer, pemerintahan Biden akan melakukan "kerangka keputusan berbasis kriteria dan analisis berbasis bukti yang ketat untuk mengatasi risiko" dari aplikasi Internet yang dikendalikan oleh entitas asing.

Trump telah mengklaim aplikasi milik China menimbulkan risiko keamanan nasional . Ia berusaha untuk memaksa penjualan TikTok, salah satu aplikasi media sosial paling populer di dunia, kepada investor AS.

Upaya pemerintahan Trump memicu serangkaian gugatan hukum yang menunda upaya untuk melarang atau memaksa penjualan aplikasi, yang meningkatkan ketegangan antara Washington dan Beijing.

Namun belum ada tanggapan dari kedua perusahaan atas keputusan Biden.

Baca juga: Diiming-iming Jadi Model TikTok, Anak-anak Perempuan Jadi Perdagangan Manusia di India

Pakar keamanan nasional Profesor hukum Universitas Texas Bobby Chesney, menyebut perintah Biden sebagai jalan tengah yang baik.

"Mereka menegaskan sifat ancaman dan kepatutan menggunakan sanksi untuk mengatasinya, dan mereka telah membuka pintu untuk menerapkan kembali beberapa versi sanksi ini,  tetapi kemungkinan dengan catatan yang jauh lebih kuat dan lebih dapat dipertahankan," cuit Chesney.

Biden dalam perintah eksekutifnya mengutip "darurat yang sedang berlangsung" terkait dengan "upaya berkelanjutan dari musuh asing untuk mencuri atau mendapatkan data orang Amerika Serikat".

Perintah Biden berusaha mengidentifikasi "aplikasi perangkat lunak yang terhubung yang dapat menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional AS dan rakyat Amerika termasuk" aplikasi yang dimiliki, dikendalikan, atau dikelola oleh orang-orang yang mendukung kegiatan militer atau intelijen musuh asing, atau terlibat dalam aktivitas siber berbahaya, atau melibatkan aplikasi yang mengumpulkan data pribadi yang sensitif".

Perintah baru menyerukan Departemen Perdagangan dan lembaga federal lainnya untuk mengembangkan pedoman "untuk melindungi data pribadi yang sensitive, termasuk informasi identitas pribadi dan informasi genetik" dari penyalahgunaan.

Baca juga: TikTokers Terkenal Kellie Gerardi Dikirim Meneliti di Luar Angkasa

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: hasanah samhudi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas