TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) memberi pemerintah Malaysia tenggat waktu dua minggu untuk mengadakan pertemuan parlemen Malaysia.

Ketua Umum Partai Ahmad Zahid Hamidi dalam keterangannya, Senin (21/6) mengatakan, rapat parlemen penting dilakukan untuk menyampaikan tuntutan dan harapan rakyat di tengah pandemi Covid-19, selain untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan.

“UMNO tetap teguh mendesak pemerintah untuk menghormati keputusan raja dan penguasa dan mengadakan kembali parlemen dalam 14 hari ke depan sejak tanggal pernyataan ini,” kata Ahmad Zahid.

Ia  menambahkan bahwa kegagalan untuk melakukannya akan dianggap sebagai bentuk “pengkhianatan” dan “tidak menghormati” institusi kerajaan.

Mantan wakil perdana menteri ini menambahkan bahwa dewan tertinggi partainya akan bertemu dalam waktu dekat untuk menyelesaikan tindakan selanjutnya mengenai masalah tersebut.

Baca juga: Raja Malaysia Serukan Dimulainya Kembali Parlemen Sesegera Mungkin, Jegal Rencana Perdana Menteri

Pada hari Minggu (20/6), Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengatakan sebuah komite yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan oposisi telah dibentuk untuk melihat aspek-aspek penting sebelum parlemen bertemu kembali.

Dia menambahkan dalam pernyataan bahwa komite akan mempertimbangkan apakah pertemuan akan berlangsung secara hibrid atau fisik.

Menurutnya, pemerintah harus melihat semua hal untuk menghindari masalah setelah implementasi. Ia menekankan bahwa dia tidak berniat untuk menunda pertemuan kembali parlemen.

Pada 16 Juni, istana telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar sidang parlemen diadakan kembali sesegera mungkin, setelah Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memimpin konferensi khusus para penguasa.

"Setelah meninjau semua perspektif para pemimpin partai politik, Pansus Independen Darurat 2021 serta pengarahan para ahli dari instansi pemerintah, Yang Mulia berpendapat bahwa sidang parlemen harus diadakan sesegera mungkin," kata pernyataan itu.

Baca juga: PM Malaysia Umumkan 4 Fase Pemulihan Nasional, Dimulai dengan Lockdown

Ini terjadi sehari setelah Muhyiddin mengatakan parlemen dapat bersidang kembali pada September atau Oktober tahun ini selama fase ketiga dari rencana pemulihan nasional.

Raja pertama kali mengumumkan keadaan darurat pada 12 Januari untuk mengekang penyebaran Covid-19. Keadaan darurat dijadwalkan berlangsung hingga 1 Agustus atau lebih awal tergantung pada keadaan infeksi virus corona.

Sejak dideklarasikan, sesi parlemen federal dan majelis legislatif negara bagian belum diadakan. Tidak ada pemilihan umum yang diadakan selama periode ini.

Penangguhan parlemen dipandang sebagai langkah yang membantu Muhyiddin menghindari tantangan langsung terhadap mayoritas tipisnya di parlemen.

Para pemimpin oposisi telah memohon kepada raja agar tidak memperpanjang keadaan darurat dan meminta parlemen untuk bersidang kembali.

Baca juga: Malaysia Laporkan 5.738 Kasus Baru Covid-19, Selangor Paling Banyak

Pada 16 Juni, para penguasa juga merilis pernyataan yang mengatakan tidak perlu memperpanjang keadaan darurat setelah 1 Agustus.

Menteri Hukum De facto Takiyuddin Hassan mengatakan dalam sebuah wawancara online pada 16 Juni bahwa raja belum menentukan tanggal pasti kapan parlemen harus bersidang.

"Yang Mulia tidak mengatakan bulan (parlemen) mana yang harus diadakan, hanya saja harus segera," katanya. (Tribunnews.com/CNA/Hasanah Samhudi)