Kasus Pemalsuan Dokumen Kementerian Keuangan Jepang Bakal Diperiksa Ulang Pihak Ketiga
Masako Akagi menginginkan pembentukan komite pihak ketiga untuk pemerintah guna memeriksa kembali fakta-fakta pemalsuan dokumen kementerian keuangan.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Masako Akagi mengadakan konferensi pers di Klub Wartawan Asing (FCCJ) Tokyo, Kamis (24/6/2021).
Masako Akagi adalah istri dari Toshio Akagi, seorang pegawai laki-laki dari Biro Keuangan Lokal Kinki, Osaka, yang bunuh diri setelah terlibat dalam pemalsuan dokumen yang disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Masako Akagi menginginkan pembentukan komite pihak ketiga untuk pemerintah guna memeriksa kembali fakta-fakta pemalsuan dokumen kementerian keuangan tersebut.
Toshio Akagi (usia 54 saat itu), pegawai Biro Keuangan Daerah Kinki yang bunuh diri setelah terlibat dalam pemalsuan dokumen persetujuan tentang Moritomo Gakuen, hari ini mengajukan gugatan ke pemerintah lewat pengadilan dan meminta agar pihak ketiga independen membuka kembali dokumen-dokumen Kementerian Keuangan mengungkap semua mengenai fakta pemalsuan.
Gugatan tersebut disampaikan oleh istrinya, Masako Akagi.
"Kami meminta penyelidikan ulang oleh komite pihak ketiga," ungkap Masako Akagi, Kamis (24/6/2021).
File "Akagi" yang ditinggalkan suaminya di tempat kerja yang meringkas proses pemalsuan telah diungkapkan dan terungkap mengenai petunjuk pemalsuan, e-mail mantan direktur Biro Keuangan, Nobutoshi Sagawa, yang memimpin pemalsuan, dan bagian dalam Biro Keuangan tidak diungkapkan.
Masako mengatakan sangat disayangkan bahwa Wakil Perdana Menteri yang sekaligus juga sebagai Menteri Keuangan Taro Aso telah mengindikasikan bahwa dia tidak akan melakukan penyelidikan ulang.
"Untuk mencegah hal ini terjadi, kita harus mengklarifikasi fakta secara rinci dalam penyelidikan ulang dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk masa depan," tambahnya.
Kasus Moritomo Gakuen tersebut menyangkut istri mantan PM Jepang Shinzo Abe, Akie yang pada 2017 sempat diangkat menjadi Ketua Kehormatan untuk sekolah tersebut yang akan dibangunnya di atas tanah bekas milik pemerintah Jepang.
Baca juga: Reaktor Nuklir di Jepang Beroperasi Melebihi 40 Tahun
Moritomo Gakuen dimulai sebagai taman kanak-kanak (preschool) yang dioperasikan oleh Yasunori Kagoike yang menerapkan kurikulum nasionalis di sekolah yang mencakup pembacaan harian dari Imperial Rescript on Education, sebuah praktik yang diterapkan di sekolah-sekolah di Kekaisaran Jepang dari tahun 1890 hingga 1945.
Jaksa Osaka akhirnya curiga bahwa Kagoike dan istrinya telah memalsukan jumlah guru dan siswa di sekolah tersebut, dan juga perkiraan biaya konstruksi, ketika mengajukan permohonan subsidi negara.
Kagoike dan istrinya ditangkap pada bulan Juli 2017 atas tuduhan penipuan.
Kota Osaka mengajukan gugatan terhadap Moritomo Gakuen pada tahun 2017, menuntut pengembalian lebih dari 61 juta yen dari subsidi yang diterima secara tidak benar sehubungan dengan pusat penitipan anak Koto Moritomo Gakuen di Daerah Yodogawa.
Kebangkrutan Moritomo Gakuen mengajukan proses rehabilitasi sipil (restrukturisasi kebangkrutan) pada Oktober 2017, berusaha untuk menghapuskan sekitar 97 persen dari beban utangnya sekitar 3 miliar yen.
Skandal politik itu berakhir salah satunya dengan bunuh diri Akagi, karyawan kementerian keuangan Jepang yang dianggap melakukan pemalsuan dokumen kementerian keuangan dalam kasus Moritomo Gakuen.
Sementara itu beasiswa (ke Jepang) dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.