Tribun

Israel Serang Jalur Gaza

PBB: Israel Langgar Hukum Internasional Karena Ekspansi Ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur

PBB menuduh Israel melanggar hukum internasional karena terus membangun permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur

Editor: hasanah samhudi
zoom-in PBB: Israel Langgar Hukum Internasional Karena Ekspansi Ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur
Ahmad Gharabli/AFP
Warga Palestina menggelar aksi protes mengecam pendudukan komplek Shiekh Jarrah, Yerusalem Timur, yang direbut paksa dari penduduk Palestina. Israel hendak membangun permukiman baru Yahudi di daerah ini. 

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK -  Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (24/6) menuduh Israel secara terang-terangan melanggar hukum internasional dengan memperluas permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem timur. PBB menyebut permukiman itu ilegal dan mendesak pemerintah baru negara itu untuk segera menghentikan perluasannya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan utusan Timur Tengah PBB Tor Wennesland melaporkan implementasi resolusi Dewan Keamanan 2016 yang menyatakan permukiman-permukiman itu  “tidak memiliki validitas hukum”.

Resolusi itu menuntut penghentian ekspansi Israel di Tepi Barat dan Yerusalem timur, tanah yang ingin dimasukkan Palestina dalam negara masa depan.

Wennesland mengatakan dalam sebuah pengarahan kepada dewan tentang laporan setebal 12 halaman Guterres bahwa dia “sangat terganggu” dengan persetujuan Israel atas rencana untuk menambah 540 unit rumah ke pemukiman Har Homa di Yerusalem timur serta pendirian pos-pos pemukiman. Dia mengatakan itu "ilegal juga di bawah hukum Israel".

“Saya sekali lagi menggarisbawahi, dengan tegas, bahwa permukiman Israel merupakan pelanggaran mencolok terhadap resolusi PBB dan hukum internasional,” kata utusan PBB itu.

Baca juga: Si Kembar Penentang Pengusiran Palestina di Sheikh Jarrah: Dibebaskan Israel

Baca juga: Bentrokan di Yerusalem, Pemukim Yahudi Berusaha Usir Keluarga Palestina

“Mereka adalah hambatan utama bagi pencapaian solusi dua negara dan perdamaian yang adil, langgeng, dan komprehensif,” katanya. “Kemajuan semua aktivitas pemukiman harus segera dihentikan,” tambahnyand.

Namun Israel membantah permukimannya ilegal.

Baik Guterres dan Wennesland juga meminta pihak berwenang Israel untuk mengakhiri pembongkaran rumah-rumah Palestina dan properti lainnya dan pemindahan warga Palestina.

Mereka juga menghendaki Israel menyetujui rencana yang akan memungkinkan komunitas-komunitas ini untuk membangun secara legal dan memenuhi kebutuhan pembangunannya.

Resolusi Desember 2016 juga menyerukan langkah-langkah segera untuk mencegah semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan mendesak Israel dan Palestina untuk menahan diri dan menahan diri dari tindakan provokatif, hasutan dan retorika inflamasi.

Baca juga: Mahasiswi Palestina Ditembak Mati Pasukan Israel di Yerusalem, Pihak Militer Klaim Diserang

Resolusi juga meminta semua pihak untuk memulai negosiasi mengenai masalah status akhir dan mendesak upaya diplomatik internasional dan regional yang intensif untuk membantu mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun dan mencapai solusi dua negara di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan. dalam damai.

Guterres dan Wennesland menjelaskan bahwa empat setengah tahun setelah adopsi resolusi, tidak satu pun isi resolusi yang dilaksanakan.

Resolusi ini muncul pada masa akhir pemerintahan Obama dan Amerika Serikat menyatakan abstain.

Wennesland mengatakan periode antara Maret dan Juni yang tercakup dalam laporan itu "menunjukkan peningkatan kekerasan yang sangat mengkhawatirkan antara Israel dan Palestina, termasuk permusuhan antara Israel dan faksi-faksi di Gaza pada skala dan intensitas yang tidak terlihat selama bertahun-tahun".

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas