TRIBUNNEWS.COM - Raja Malaysia ingin Parlemen berkumpul kembali sebelum status darurat berakhir pada 1 Agustus, meskipun pemerintah berkomitmen baru akan melakukannya pada Oktober, The Straits Times melaporkan.

Dalam sebuah pernyataan bersama Rabu (30/6/2021), ketua kedua Dewan di legislatif federal mengatakan Sultan Abdullah Ahmad Shah telah "memutuskan pandangannya" selama audiensi pada hari Selasa, yang juga dihadiri oleh wakil mereka.

"Kami menyatakan komitmen kami dan kesiapan penuh Parlemen untuk bertemu seperti yang diinginkan oleh Yang Mulia," kata Ketua Majelis Rendah Azhar Harun dan Ketua Senat Rais Yatim.

Mereka menambahkan bahwa telah memberitahukan hal itu kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan menyarankan kepadanya bahwa pertemuan parlemen diadakan sebelum 1 Agustus.

Baca juga: PM Malaysia Muhyiddin Yassin Dirawat Karena Menderita Diare Sejak Selasa Kemarin

Baca juga: Malaysia Luncurkan Paket Stimulus Tambahan Rp 524 Triliun, Insentif Korban PHK hingga Diskon Listrik

Namun, kecil kemungkinan Tan Sri Muhyiddin akan merespon dengan cepat permintaan itu, karena ia dirawat di rumah sakit kemarin setelah menderita diare.

Masalah kapan tepatnya Parlemen harus bertemu untuk pertama kalinya sejak Desember telah menjadi bahan perdebatan sengit dalam dua minggu terakhir.

Raja dan delapan penguasa negara bagian lainnya mengatakan bahwa legislatif harus berkumpul sesegera mungkin.

Sultan Abdullah dan para penguasa lainnya telah mengadakan pertemuan khusus pada 16 Juni.

Sebelum itu, Raja juga telah menghabiskan seminggu untuk melakukan audiensi dengan para pemimpin partai politik besar, kepala lembaga, dan pakar pandemi di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Malaysia.

Sehari sebelum Raja menyerukan keinginan untuk berkumpulnya kembali parlemen, Muhyiddin meluncurkan Rencana Pemulihan Nasional.

Dalam skema rencana itu, ia menargetkan pertemuan parlemen pada September atau Oktober ketika gelombang Covid-19 mereda dan lockdown dilonggarkan.

Baca juga: PM Malaysia Umumkan 4 Fase Pemulihan Nasional, Dimulai dengan Lockdown

Keputusan Tetap di Tangan Perdana Menteri

Meskipun undang-undang menyatakan bahwa terserah kepada Perdana Menteri untuk memutuskan kapan akan membawa parlemen ke sidang, pendapat kerajaan dianggap membebani Muhyiddin, yang cengkeramannya pada mayoritas parlemen telah diragukan sejak serentetan pembelotan pada Januari.

Segera setelah dua anggota parlemen UMNO menarik dukungan untuk pemerintah Perikatan Nasionalnya, keadaan darurat diberlakukan pada 11 Januari.