Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Sekjen PBB Desak AS Hapus Sanksi Iran seperti yang Disepakati pada 2015

Antonio Guterres mengimbau pemerintahan Joe Biden untuk mencabut atau mengabaikan semua sanksi terhadap Iran, sebagaimana disepakati pada 2015 lalu.

Sekjen PBB Desak AS Hapus Sanksi Iran seperti yang Disepakati pada 2015
John MACDOUGALL / AFP
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres berbicara di Bundestag (majelis rendah parlemen) pada 18 Desember 2020 di Berlin. 

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengimbau pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk mencabut atau mengabaikan semua sanksi terhadap Iran, sebagaimana disepakati berdasarkan kesepakatan 2015.

Dilansir Al Jazeera, sanksi tersebut awalnya dijatuhkan dengan tujuan menghentikan Teheran mengembangkan senjata nuklir.

Dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Guterres juga mendesak Amerika Serikat untuk “memperpanjang keringanan terkait dengan perdagangan minyak dengan Republik Islam Iran, dan sepenuhnya memperbarui keringanan untuk proyek non-proliferasi nuklir”.

Baca juga: Reaktor Nuklir di Jepang Beroperasi Melebihi 40 Tahun

Baca juga: Pidato Pertama Raisi setelah Terpilih Jadi Presiden Iran: Janji akan Kembalikan Kesepakatan Nuklir

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres berbicara di Bundestag (majelis rendah parlemen) pada 18 Desember 2020 di Berlin.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres berbicara di Bundestag (majelis rendah parlemen) pada 18 Desember 2020 di Berlin. (John MACDOUGALL / AFP)

Dewan beranggotakan 15 orang pada Rabu (30/6/2021) membahas laporan dua tahunan sekretaris jenderal tentang implementasi resolusi 2015 yang mengabadikan kesepakatan nuklir antara Iran, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, China dan Uni Eropa.

Seruan Guterres ke Washington datang di tengah pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan - yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) - di mana Iran menerima pembatasan pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan banyak sanksi asing terhadapnya.

Baca juga: Singgung Perjanjian Nuklir dengan AS, Presiden Baru Iran Ebrahim Raisi Menolak Bertemu Joe Biden

Mantan Presiden AS Donald Trump berpidato di Conservative Political Action Conference (CPAC) yang diadakan di Hyatt Regency pada 28 Februari 2021 di Orlando, Florida.
Mantan Presiden AS Donald Trump berpidato di Conservative Political Action Conference (CPAC) yang diadakan di Hyatt Regency pada 28 Februari 2021 di Orlando, Florida. (JOE RAEDLE via AFP)

Mantan Presiden AS Donald Trump meninggalkan pakta tersebut pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi keras, mendorong Teheran untuk mulai melanggar beberapa batasan nuklir pada 2019.

Salah satu langkah Iran untuk mengurangi kepatuhan adalah keputusan untuk mengakhiri pemantauan ekstra terhadap situs nuklirnya oleh IAEA pada Februari.

Inspeksi diperpanjang dua kali dengan kesepakatan sementara, yang terakhir berakhir minggu lalu .

“Saya mengimbau Amerika Serikat untuk mencabut atau melepaskan sanksi yang digariskan dalam rencana tersebut,” kata Guterres, yang juga mengimbau Iran untuk kembali menerapkan kesepakatan secara penuh.

Iran telah meningkatkan pengayakan uranium hingga kemurnian sekitar 60 persen, jauh di atas batas kesepakatan sebesar 3,67 persen dan lebih dekat dengan 90 persen yang cocok untuk inti bom atom.

Baca juga: Eks Kepala Mata-mata Israel Mossad Ungkap Operasi pada Iran, Pembunuhan Ilmuwan hingga Arsip Nuklir

Berita lain terkait Nuklir Iran

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas