Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengeluarkan 84 peringatan tentang dugaan pelanggaran pemilihan Majelis Metropolitan (DPRD) Tokyo, terutama pelanggaran yang berkaitan dengan "bendera" dan poster.

"Jumlah pelanggaran meningkat 34 kasus dibandingkan pemilu yang sebelumnya dilakukan beberapa tahun lalu," papar sumber Tribunnews.com, Senin (5/7/2021).

Menurut Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, ada 84 peringatan dalam pemilihan Majelis Metropolitan Tokyo yang diduga melanggar pemilihan pada pukul 6 sore pada hari ke-4 pemilihan.

Dibandingkan periode yang sama, empat tahun lalu, jumlah pemilu meningkat 34 kasus, atau meningkat 68 persen.

Banyak dari mereka yang tidak memiliki "dokumen" yang memasang "bendera" atau memasang poster dengan cara yang dilarang di tempat-tempat yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilihan Kantor Publik.

Baca juga: Calon Politisi Jepang Pasang Foto Saat Pernikahan Sebagai Alat Kampanye Pemilu DPRD Tokyo

"Atau pun juga tidak memiliki stempel sertifikat Komisi Pemilihan pada saat mereka melakukan distribusi," ujarnya.

Meskipun banyak pelanggaran, sampai dengan kemarin tidak ada yang ditangkap terkait pemasangan poster.

Sementara itu seorang calon politisi sempat memasang poster yang bergambar doto mesra dengan istrinya saat pernikahan, akhirnya dicabut pihak panitia pemilu karena dianggap tidak pantas.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang) dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.