TRIBUNNEWS.COM - Seorang petani di China Barat mendapatkan pengurangan denda setelah melanggar aturan kontrol populasi, menjadi wajib membayar 90.000 yuan atau sekitar Rp 201,7 juta.

Dilansir SCMP, awalnya pria ini dijatuhi denda sebesar 2,6 juta yuan, sekitar Rp 5,8 miliar, menurut kurs saat ini, lapor Jiemian News pada Senin lalu. 

Pria ini telah melanggar aturan kontrol populasi karena memiliki delapan anak dan telah melakukan negosiasi terkait hukuman denda itu selama bertahun-tahun hingga akhirnya diberi keringanan.

Otoritas di wilayah Anyue, Provinsi Sichuan telah mempertimbangkan hukuman bagi petani ini.

Di China, obsesi untuk memiliki anak laki-laki sebagai penerus keluarga masih kental.

Baca juga: Pensiunan Ilmuwan Politik Jerman Dituduh Menjadi Mata-mata Untuk China Hampir 10 Tahun

Baca juga: Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk, Indonesia Minta Bantuan ke China dan Singapura

Pria yang diidentifikasi bernama Liu ini awalnya memiliki lima anak perempuan dari mantan istrinya.

Setelah itu di tahun 2006 dan 2010 dia akhirnya dikaruniai dua orang anak laki-laki.

Sebenarnya Liu dan mantan istrinya itu juga memiliki anak perempuan yang lahir di antara kedua putranya.

Namun mereka memberikannya kepada keluarga lain karena, menurut laporan, merasakan tekanan keuangan.

Dia menceraikan istri pertamanya itu pada 2016 dan membesarkan tujuh anak dengan istri barunya.

Di bawah undang-undang keluarga berencana China, rumah tangga yang memiliki lebih dari jumlah anak yang diizinkan, harus membayar denda atau 'biaya dukungan sosial'.

Pemerintah daerah masing-masing memiliki peraturan sendiri terkait biaya yang harus ditanggung.

Aturan ini di Provinsi Sichuan mengalami beberapa perubahan selama dekade terakhir, karena Beijing melonggarkan kebijakan pengendalian populasi di tengah kekhawatiran tentang masyarakat yang menua dengan cepat.

Liu dijatuhi denda berulang kali selama bertahun-tahun karena memiliki anak lebih dari aturan dan telah membayar jumlah yang tidak diketahui, kata laporan itu.