Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Punya 8 Anak, Petani di China Didenda Rp 201,7 Juta, Awalnya Harus Bayar Rp 5,8 Miliar

Seorang petani di China Barat mendapatkan pengurangan denda setelah melanggar aturan kontrol populasi, menjadi wajib membayar 90.000 yuan.

Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Pravitri Retno W
zoom-in Punya 8 Anak, Petani di China Didenda Rp 201,7 Juta, Awalnya Harus Bayar Rp 5,8 Miliar
NOEL CELIS / AFP
Seorang wanita mengenakan masker menyesuaikan masker anaknya ketika mereka tiba di Stasiun Kereta Api Hankou di Wuhan untuk mengambil salah satu kereta pertama yang meninggalkan kota di provinsi Hubei tengah Cina awal pada 8 April 2020 

Pada 2019, dia diperintahkan untuk membayar 2,6 juta yuan untuk tiga anak terakhir.

Presiden China Xi Jinping (di layar) menyampaikan pidato pada perayaan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China di Lapangan Tiananmen di Beijing, Kamis (1/7).
Presiden China Xi Jinping (di layar) menyampaikan pidato pada perayaan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China di Lapangan Tiananmen di Beijing, Kamis (1/7). (AFP)

"Kami tahu bahwa dia tidak akan mampu membayar begitu banyak uang. Tapi kami tidak bisa menutup mata karena dia melanggar hukum," kata seorang pejabat dari pemerintah kota setempat.

Pihak berwenang akhirnya memutuskan mengurangi denda Liu, menjadi 90.000 yuan dan wajib dibayar awal tahun ini.

"Saya akan membayar apa yang saya miliki, setelah dikurangi pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari anak-anak dan orang tua saya."

"Saya akan menghadapinya dan membayar sebanyak yang saya bisa," kata Liu.

Sejak Mei ini, China mulai mengizinkan warganya memiliki maksimal tiga anak.

Sebelumnya pemerintah telah mencabut kebijakan satu anak dan menggantinya dengan aturan dua anak pada 2015.

Berita Rekomendasi

Namun, memiliki anak lebih dari jumlah yang ditetapkan tetap dikenai denda yang besar, seringnya berdasarkan pendapatan tahunan rata-rata penduduk setempat.

Dendanya untuk saat ini di Sichuan adalah tiga kali lipat pendapatan, untuk setiap anak tambahan.

Mereka yang gagal membayar denda, secara teoritis tidak dapat memiliki hukou untuk anak-anak mereka, atau tempat tinggal permanen, terdaftar di polisi setempat, dan akan menghadapi kesulitan mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah atau saat bepergian.

Tapi semua anak Liu telah menerima hukou.

Para pekerja melepas bendera nasional karena mereka membongkar instalasi di rumah sakit darurat terbesar di Wuhan yang digunakan untuk merawat pasien Covid-19 di Provinsi Hubei, China,  pada 29 Juli 2020. Tim dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan ilmuwan Wuhan membicarakan asal usul virus corona baru.
Para pekerja melepas bendera nasional karena mereka membongkar instalasi di rumah sakit darurat terbesar di Wuhan yang digunakan untuk merawat pasien Covid-19 di Provinsi Hubei, China, pada 29 Juli 2020. Tim dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan ilmuwan Wuhan membicarakan asal usul virus corona baru. (STR / AFP)

Baca juga: Airlangga Apresiasi Sinergi Pemerintah dan Rakyat China dalam Pembangunan

Baca juga: 24.594 Warga Asing Masuk Indonesia Lewat Bandara Soetta Sebulan Terakhir, Didominasi Warga China

Hukou merupakan sistem pendaftaran rumah tangga di China, biasanya merujuk pada kartu keluarga.

Saat ini dua anak tertua Liu sudah mandiri secara finansial dan sisanya masih bersekolah.

Selain bertani, Liu juga melakukan pekerjaan sambilan untuk menghidupi keluarganya.

Liu mengaku kaget saat dijatuhi denda senilai 2,6 juta yuan pada 2019 lalu

"Bahkan 200.000 yuan adalah angka yang tak terbayangkan bagi saya," katanya.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas