TRIBUNNEWS.COM - Malaysia jatuh ke dalam krisis politik baru pada hari Kamis (8/7/2021).

Hal ini terjadi setelah partai terbesar dalam aliansi yang berkuasa, UMNO, mengumumkan akan menarik dukungan untuk Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

UMNO juga mendesak Muhyiddin Yassin untuk memberi jalan bagi pemimpin baru.

Dilansir India Times, pengumuman itu berpotensi memicu runtuhnya pemerintahan Muhyiddin dan mendesak dilakukannya pemilihan baru, meskipun itu sulit dilakukan selama pandemi virus corona yang masih meningkat.

Muhyiddin mengambil alih kekuasaan pada Maret 2020.

Partai Bersatu-nya bergabung dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, yang digulingkan dalam jajak pendapat 2018, dan lainnya untuk membentuk pemerintahan baru.

Akan tetapi, aliansi itu tidak stabil dengan mayoritas tipis di Parlemen.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Malaysia: PM Muhyiddin Yassin Tunjuk Ismail Sabri sebagai Wakil Perdana Menteri

Baca juga: Polda Riau-Lapas Bangkinang Gagalkan Penyelundupan 108 kg Sabu dari Malaysia

Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, Kamis pagi mengatakan, pemerintahan Muhyiddin gagal mengendalikan pandemi virus corona.

Dia mengatakan kebijakannya yang tidak konsisten dan tindakan penguncian yang setengah matang telah memperdalam kesulitan ekonomi.

Zahid mendesak Muhyiddin untuk mengundurkan diri dan memberi jalan bagi pemimpin sementara untuk mengambil alih sampai pandemi mereda dan pemilihan umum dapat diadakan dengan aman.

"Hal ini penting untuk memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang benar-benar stabil dan mendapat mandat mayoritas rakyat," katanya setelah pertemuan dengan badan pengambil keputusan tertinggi UMNO.

Muhyiddin Baru Saja Menunjuk Petinggi UMNO sebagai Wakilnya

Keputusan UMNO datang tak lama setelah Muhyiddin menunjuk Menteri Pertahanan, Ismail Sabri, yang berasal dari UMNO, sebagai wakilnya.

Hal itu dilakukannya dalam upaya membujuk partai UMNO untuk tetap mendukungnya.

Namun, ketegangan telah terjadi selama berbulan-bulan di aliansi yang berkuasa, dengan UMNO tidak senang berada di bawah Bersatu.

Kantor Muhyiddin juga mengatakan Menteri Luar Negeri, Hishammuddin Hussein, akan mengambil alih jabatan Ismail sebagai salah satu dari empat menteri senior.

Baca juga: Parlemen Malaysia akan Berkumpul Kembali pada 26 Juli setelah Ada Tekanan dari Raja

Baca juga: Wakil Ketua DPR Malaysia Diperiksa Polisi Karena Gelar Pesta Durian Saat Lockdown Covid-19

Baik Ismail maupun Hishammuddin akan mempertahankan portofolio keamanan dan diplomatik mereka masing-masing.

Analis mengatakan, Muhyiddin telah memecah UMNO dengan menunjuk para pemimpin tingkat kedua ke Kabinetnya dan memperkuatnya dengan penunjukan baru.

Media lokal melaporkan bahwa Ismail akan memimpin oposisi terhadap rencana Zahid untuk keluar dari aliansi yang berkuasa pada pertemuan UMNO tetapi belum membuat komentar publik.

UMNO memiliki 38 anggota parlemen tetapi hanya 15 yang merupakan anggota badan pembuat keputusan tertinggi partai.

Jadi tidak pasti apakah mereka semua, terutama yang ada di Kabinet, akan mengikuti keputusan partai.

"Sudah ada 17 bulan kesepakatan politik dan hal-hal sekarang telah mencapai puncaknya."

"Ada perang terbuka di UMNO dan kami memiliki pemerintahan yang lemah yang berusaha tetap berkuasa," kata Bridget Welsh dari Universitas Nottingham Malaysia dan pakar politik Asia Tenggara.

Tidak ada koalisi yang memiliki mayoritas yang jelas di Parlemen.

Pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim dari Partai Keadilan Rakyat, mungkin mencoba mencari dukungan.

Tetapi Zahid mengatakan UMNO tidak akan mendukung pencalonannya sebagai perdana menteri.

UMNO awal tahun ini mengatakan partainya tidak akan bekerja sama dengan aliansi Muhyiddin dalam pemilihan umum berikutnya.

Muhyiddin Dianggap Gagal Kendalikan Pandemi

Upayanya untuk mengadakan pemilihan lagi telah terhalang oleh krisis virus corona yang memburuk.

Malaysia berada dalam penguncian nasional kedua sejak 1 Juni.

Zahid mencatat bahwa kematian Malaysia akibat pandemi telah berlipat ganda menjadi 5.768 sejak penguncian dimulai.

Total infeksi virus corona yang dikonfirmasi di Malaysia sekarang mendekati 800.000, dengan infeksi harian menembus 7.000 dalam dua hari terakhir.

Ia mengatakan Muhyiddin menyalahgunakan keadaan darurat Covid-19 yang diumumkan pada Januari untuk keuntungan politiknya.

Status darurat menangguhkan Parlemen, yang berarti dukungan untuk kepemimpinan Muhyiddin tidak dapat diganggu gugat.

Sementara itu, Muhyiddin setuju untuk membiarkan Parlemen dilanjutkan pada 26 Juli, menjelang berakhirnya darurat 1 Agustus, setelah tekanan yang meningkat, termasuk dari raja sendiri.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Berita lainnya seputar Konflik Politik di Malaysia