TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR -  Menteri Hukum Malaysia Takiyuddin Hassan mengatakan Malaysia tidak akan memperpanjang keadaan darurat nasional Covid-19 yang akan berakhir pada 1 Agustus.

Takiyuddin mengatakan pemerintah tidak akan meminta raja untuk memperpanjang keadaan darurat.

"Setelah 1 Agustus, semua peraturan darurat akan dicabut dan oleh karena itu, isu pembatalan yang diungkit (oleh anggota parlemen oposisi) tidak relevan lagi," kata Takiyuddin kepada DPR, Rabu (26/7), seperti dilansir dari New Straits Times.

Malaysia telah berada di bawah aturan darurat sejak Januari, dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berpendapat itu diperlukan untuk mengekang penyebaran Covid-19.

Tetapi para kritikus mengecam langkah itu dan menuduh perdana menteri berusaha mempertahankan kekuasaan di tengah mayoritas tipis.

Baca juga: Parlemen Malaysia Dilanjutkan setelah Ditangguhkan 7 Bulan, Tidak Ada Sesi Debat

Baca juga: Raja Salman Perintahkan Arab Saudi Bantu Pasokan Medis untuk Malaysia

Terlepas dari keadaan darurat dan lockdown yang ketat, pandemi Covid-19 di Malaysia semakin memburuk, memicu kemarahan publik.

Dalam tiga hari terakhir, Malaysia membukukan kasus baru tertinggi tiga hari berturut-turut.

Malaysia melaporkan rekor jumlah kasus pada hari Minggu (25/7) menjadikan jumlah total infeksi melewati 1 juta. Tingkat infeksi per kapitanya adalah yang tertinggi di kawasan ini.

Malaysia adalah monarki konstitusional di mana raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya dengan saran dari perdana menteri dan Kabinet.

Tetapi raja juga memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan.

Baca juga: Malaysia Catat Rekor 17.045 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Tiga Hari Berturut-turut Saat Lockdown

Baca juga: Covid-19 di Malaysia Melonjak, 20.000 Dokter Muda Ancam Mogok Kerja

Muhyiddin telah memerintah dengan mayoritas tipis dan memimpin koalisi penguasa yang tidak stabil sejak berkuasa pada Maret 2020.

Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai politik terbesar Malaysia dan sekutu kunci dalam koalisi, menarik dukungan untuk Muhyiddin awal bulan ini.

Meskipun demikian, Jaksa Agung Malaysia mengatakan penarikan itu tidak akan mempengaruhi posisi Muhyiddin atau kabinetnya karena masalah mayoritas hanya dapat ditentukan oleh parlemen.

Parlemen akhirnya bersidang selama lima hari, mulai Senin (26/7). Sejauh ini, belum ada indikasi kemungkinan akan digelarnya mosi tidak percaya.