TRIBUNNEWS.COM, BEIRUT - Pengusaha miliarder Najib Mikati ditunjuk sebagai perdana menteri baru Lebanon Senin (26/7) setelah konsultasi parlemen dengan Presiden Michel Aoun.

Mikati menang telak dalam pemilihan virtual kemarin. Ia meraup 72 suara, dan hanya meninggalkan satu suara untuk saingannya, mantan duta besar Nawaf Salam.

Sementara 42 anggota parlemen lainnya memilih kosong, dan tiga anggota parlemen tidak memilih sama sekali.

Pengangkatan Mikati dilakukan hanya 11 hari setelah Saad Hariri mengundurkan diri sebagai perdana menteri.

Hariri mundur setelah sembilan bulan kebuntuan politik dan perselisihan dengan Presiden Aoun dan menantunya, anggota parlemen Gebran Bassil.

Baca juga: Krisis Lebanon: Calon Perdana Menteri Saad Hariri Mengundurkan Diri

Baca juga: Analis: Krisis Lebanon Bisa jadi Satu dari 3 yang Terburuk di Dunia dalam 150 Tahun

“Dengan kerja sama presiden, kami akan membentuk pemerintahan sesuai inisiatif Prancis,” kata Mikati kepada pers setelah pengangkatannya.

Ia merujuk pada peta jalan reformasi ekonomi dan struktural yang diperkenalkan Presiden Prancis Emanuel Macron ke Lebanon pada Agustus 2020.

Mikati bukan orang baru bagi posisinya sekarang. Jika  Mikati berhasil membentuk pemerintahan, ini  akan menjadi tugas ketiganya sebagai perdana menteri Lebanon.

Dia sempat menjadi perdana menteri sementara selama beberapa bulan pada April 2005, dan kemudian memimpin pemerintahan penuh pada 2011 selama tiga tahun.

Perekonomian Lebanon terus merosot dengan separuh penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Mata uang lokal yang melonjak yang kehilangan lebih dari 90 persen nilainya.

Baca juga: Krisis Ekonomi di Lebanon: Tentara Buka Tur Helikopter, Listrik Padam, hingga Mata Uang Anjlok

Baca juga: Hizbullah Lebanon Bangun Banyak Terowongan Infiltrasi Menuju Wilayah Israel

Lebanon tanpa pemerintahan penuh selama hampir satu tahun, dan sedang berjuang untuk mereformasi ekonominya bagi membuka bantuan internasional.

Mikati, yang merupakan pengusaha dari kota utara Tripoli, mendapat suara dari sebagian besar partai politik utama Lebanon, termasuk Gerakan Masa Depan yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Saad Hariri, Hizbullah dan sesama partai Syiah Gerakan Amal, serta Partai Sosialis Progresif yang dipimpin Druze.

Pejabat Senior Gerakan Masa Depan Mustafa Allouch mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Hariri dan Gerakan Masa Depan akan terus mendorong pemerintahan teknokrat non-partisan.

Namun, Mikati tidak menerima suara dari dua partai Kristen terbesar di Lebanon.