TRIBUNNEWS.COM - Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta militer Myanmar menunjuk dirinya sendiri menjadi Perdana Menteri baru.

Dilansir BBC, dia mengatakan darurat militer yang terjadi saat ini dapat diperpanjang hingga Agustus 2023. 

Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing berjanji akan menyelenggarakan pemilihan multi-partai yang bebas dan adil.

Kendati demikian, dia menyebut partai terpilih yakni NLD, yang telah ia singkirkan sebagai "teroris".

Dalam pengumuman terpisah, pemerintah militer menyebut dirinya "pemerintah sementara" dan Min Aung Hlaing sebagai perdana menteri.

Baca juga: 6 Bulan Kudeta Myanmar, Junta Janjikan Pemilu, Sebut akan Akhiri Darurat Militer pada Agustus 2023

Baca juga: Setengah Penduduk Myanmar Terancam Terinfeksi Covid-19 dalam Dua Minggu ke Depan

Pengumuman ini akan menempatkan Myanmar dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun.

Padahal di awal kudeta, junta militer mendeklarasikan kondisi darurat selama satu tahun, dikutip dari The Guardian. 

Sejak kudeta pada Februari lalu, ratusan warga Myanmar tewas dalam aksi penolakan kepemimpinan militer.

Kondisi negara ini diperparah dengan lonjakan kasus infeksi Covid-19.

Hal ini menyebabkan fasilitas kesehatan di Myanmar kewalahan.

Hingga Senin (2/8/2021), Myanmar melaporkan 302.665 kasus infeksi dan 9.731 kematian terkait virus corona.

Jenderal Min Aung Hlaing dalam pidatonya menyebut, orang-orang yang melakukan demonstrasi menentang kudeta sengaja menyebarkan Covid-19.

Menurutnya, ada banyak berita palsu dan informasi hoaks di media sosial terkait kebijakan Covid-19.

Pemimpin kudeta ini mengatakan, vaksinasi akan dilakukan untuk menanggulangi pandemi corona.