TRIBUNNEWS.COM - Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kyaw Moe Tun telah memperingatkan badan dunia itu tentang "laporan pembantaian" oleh rezim militer Myanmar.

Kyaw Moe Tun mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengatakan bahwa  telah ditemukan 40 mayat di Kotapraja Kani, di daerah Sagaing di barat laut Myanmar pada bulan Juli, lapor kantor berita AFP, Rabu (4/8/2021).

Pemimpin militer Myanmar menyangkal tuduhan itu.

Sementara AFP mengatakan tidak dapat memverifikasi laporan secara independen karena jaringan seluler terputus di wilayah Sagaing.

Kyaw Moe Tun menuduh bahwa tentara menyiksa dan membunuh 16 pria di sebuah desa di kotapraja sekitar 9 dan 10 Juli.

Baca juga: ASEAN Setujui Menlu Kedua Brunei Erywan Yusof Jadi Utusan Khusus Soal Myanmar

Baca juga: Jenderal Min Aung Hlaing Jadi Perdana Menteri, Militer Myanmar Bakal Berkuasa hingga 2023

Menyusul insiden itu, katanya, 10.000 penduduk meninggalkan daerah tersebut.

Dia mengatakan, 13 mayat lagi ditemukan pada hari-hari setelah bentrokan antara pejuang lokal dan pasukan keamanan pada 26 Juli.

Kyaw Moe Tun menambahkan bahwa 11 pria lainnya, termasuk seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, tewas dan dibakar di sebuah desa terpisah pada 28 Juli.

Dalam surat itu, duta besar mengulangi seruannya bagi embargo senjata global terhadap militer dan intervensi kemanusiaan mendesak dari komunitas internasional.

“Kami tidak bisa membiarkan militer terus melakukan kekejaman seperti ini di Myanmar,” kata Kyaw Moe Tun kepada AFP, seperti dilansir dari Al Jazeera.

Baca juga: Inggris: Setengah Penduduk Myanmar Dapat Terinfeksi Covid-19 Dalam Dua Minggu Ke Depan

Baca juga: Blinken Desak ASEAN Ambil Aksi soal Konflik Myanmar, RI Merespon

“Sudah waktunya bagi PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil tindakan,” katanya.

Ancaman terhadap diplomat

Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara mengambil alih kekuatan dari kepemimpinan sipil pada 1 Februari.

Kelompok pematau lokal mengatakan, militer melancarkan tindakan keras terhadap pro-demokrasi, sehingga telah menewaskan lebih dari 900 orang.