Kyaw Moe Tun menolak melepaskan posisinya di PBB meskipun ia dipecat setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta enam bulan lalu. PBB masih menganggapnya sebagai utusan yang sah.

Ia dipecat sehari pemimpin militer Februari lalu, sehari setelah ia mengacungkan salam tiga jari dalam sidang Majelis Umum PBB setelah pidato menuntut pemerintahan sipil dipulihkan.

Baca juga: Aung San Suu Kyi, Pemimpin Myanmar yang Digulingkan Sudah Divaksinasi

Baca juga: Militer Myanmar Tembak Mati 25 Warga, Total 888 Orang Telah Dibunuh Sejak Kudeta

Isyarat “Hunger Games” telah banyak digunakan oleh para demonstran pro-demokrasi di negara itu dan di negara tetangga Thailand.

Kyaw Moe Tun berulang kali menyerukan intervensi internasional untuk membantu mengakhiri kerusuhan di Myanmar.

Ia mengatakan kepada PBB Rabu kemarin bahwa pihak berwenang Amerika Serikat sedang meningkatkan keamanannya setelah ada ancaman terhadap dirinya.

"Ada laporan ancaman terhadap saya," katanya kepada AFP.

“Polisi dan otoritas keamanan di sini di New York sedang menanganinya,” ujarnya. Namun ia atidak memerinci tentang ancaman itu.

Baca juga: 40 Tentara Myanmar Dilaporkan Tewas dalam Bentrokan dengan Pasukan Anti-Junta

Baca juga: Junta Militer Myanmar Bakar Desa, Pemimpin ASEAN Harus Lebih Tegas

Pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing hari Minggu (1/8/2021) lalu mengatakan, pemilihan akan diadakan dan keadaan darurat dicabut pada Agustus 2023.

Padahal saat merebut kekuasaan Feruari lalu, militer mengumumkan batas waktu satu tahun.

Kelompok penentang kudeta Myanmar dan komunitas internasional mengutuk pengumuman itu.

Disebutkan, itu sebagai taktik penundaan untuk mencegah kembalinya negara itu ke pemerintahan demokratis. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)