Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam sebuah pernyataan hari Minggu kemarin menyatakan, sudah saatnya bagi Presiden AS Joe Biden untuk mengundurkan diri.

Ini terkait dengan sederet 'dosa' yang 'diizinkan terjadi' di Afghanistan, bersamaan dengan lonjakan luar biasa dalam kasus virus corona (Covid-19), bencana di perbatasan, penghancuran kemerdekaan energi, dan ekonomi yang lumpuh di AS.

Trump menyatakan, 'mundurnya Biden' seharusnya bukan merupakan masalah yang besar dan rumit, karena menurutnya, Biden 'tidak terpilih secara sah sejak awal'.

Pernyataan itu dia sampaikan setelah kelompok Taliban mengumumkan bahwa mereka telah masuk ke ibu kota Afghanistan, Kabul, dan menguasai semua distrik di kota itu.

Baca juga: Berhasil Kuasai Kabul, Presiden Ghani Pergi, Taliban Tegaskan Berhasil Akhiri Perang 20 Tahun

Dikutip dari Sputnik News, Senin (16/8/2021), beberapa jam sebelum Trump menggaungkan seruannya agar Biden mengundurkan diri.

Trump juga mengeluarkan pernyataan lainnya yang menjuluki kebijakan Biden di  Afghanistan sebagai 'salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah Amerika'.

Baca juga: Taliban: Perang di Afghanistan Telah Berakhir, Kami Sudah Mencapai Tujuan

Juru Bicara Taliban Mohammad Naeem mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa perang di Afghanistan telah 'berakhir'.

Ia mencatat, jenis pemerintahan dan bentuk rezim di negara tersebut akan segera dibentuk secara jelas.

Naeem meminta misi diplomatik asing untuk tetap memiliki 'keyakinan penuh' kepada Taliban bahwa tidak akan ada bahaya yang mengancam mereka di Afghanistan.

Karena 'pasukan Imarah Islam telah ditugaskan untuk menjaga keamanan di Kabul dan kota-kota lain di negara itu'.

Baca juga: Taliban Rebut Kota Kabul, AS Kirim 1.0000 Pasukan Tambahan untuk Evakuasi Warganya

Sebelumnya, negara-negara Barat, termasuk AS, terus mengevakuasi personel diplomatik mereka dari negara tersebut.

AS dan Prancis untuk sementara memindahkan kedutaan mereka ke Bandara Kabul, tempat di mana banyak orang kini tengah berupaya untuk meninggalkan negara itu.

Untuk membantu mengevakuasi warganya dari Afghanistan, Biden pun mengizinkan penambahan pasukan AS di negara itu menjadi 5.000.

Media AS melaporkan, Pentagon mengizinkan tambahan 1.000 tentarake Afghanistan untuk mengevakuasi warga AS dari sana.

Di sisi lain, Biden yang kini sedang berlibur tentu tidak dapat hadir di Gedung Putih.

Ketidakhadirannya itu kemudian mendapatkan reaksi keras dari mereka yang kecewa terhadap keputusannya karena telah menarik pasukan AS keluar dari Afghanistan.

Menurut laporan terbaru, Biden diperkirakan akan berbicara dengan pemerintahannya tentang situasi di Afghanistan 'dalam beberapa hari ke depan'.

Pejabat pemerintah menyataan, pernyataan tersebut mungkin akan disampaikan dari Camp David, bukan Gedung Putih.

Meskipun para pejabatnya mengakui bahwa Biden memang tengah berada di luar kota saat situasi tengah menegang di Afghanistan.

Keputusan Biden tentang penarikan pasukan AS dari Afghanistan sebenarnya telah mendapatkan sorotan negatif dari para pengamat.

Mereka membandingkan cara penarikan pasukan di negara Timur Tengah itu dengan bagaimana Amerika keluar dari Vietnam pada 1975 silam.

Para pengamat juga menyuarakan keprihatinan mereka dan memprediksi akan ada potensi lahirnya 'ISIS 3.0' setelah upaya penarikan dilakukan.

Menanggapi pernyataan para pengamat yang membandingkan kebijakan Biden dengan apa yang terjadi di Vietnam pada masa lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegaskan bahwa kota Kabul di Afghanistan 'bukan Saigon'.

"Tidak akan ada kondisi di mana anda melihat orang-orang diangkat dari atap Kedutaan Amerika Serikat di Afghanistan," tegas Blinken.

Saigon merupakan kota di Vietnam yang sempat mengalami perang dan kini telah berganti nama menjadi Ho Chi Minh.

Trump yang sebelumnya mengkritik kebijakan Biden di Afghanistan, mengatakan bahwa POTUS (President of the United States) ke-46 itu seharusnya mengikuti 'rencana Trump' yang menurutnya sengaja ditinggalkan pemerintahannya untuk dilanjutkan Biden.

Kendati demikian, Donald Trump tidak merinci apa yang termasuk dalam rencananya. Namun menariknya, Trump merupakan orang yang telah menandatangani kesepakatan damai dengan Taliban pada 2020.

Dalam kesepakatan itu, dia berjanji bahwa AS dan sekutunya akan mengurangi pasukan mereka di negara itu dan mencabut sanksi terhadap para militan.

Sebagai gantinya, ia berjanji untuk tidak mengizinkan Al-Qaeda atau kelompok ekstremis lainnya beroperasi di wilayah yang dikendalikan oleh Taliban.