TRIBUNNEWS.COM – Dua minggu setelah menguasai Kabul dan mayoritas wilayah Afghanistan, Taliban akan mengumumka pemerintahan baru negara itu pada Kamis (2/9/2021).

Dilansir dari Sputniknews, pejabat Taliban Ahmadullah Muttaqi mengatakan, sebuah upacara akan diadakan di istana presiden di ibukota Afghanistan, Kabul.

Sementara media lokal Tolo News melaporkan bahwa pemimpin Taliban, Hibatullah Akhundzada, akan memimpin pemerintahan baru.

Pernyataan pejabat itu dilakukan setelah pasukan perlawanan  anti-Taliban di Provinsi Panjshir, timur laut Afghanistan, mengumumkan bahwa mereka menolak bergabung dan akan terus memerangi Taliban.

"Setelah negosiasi gagal dan serangan Taliban terakhir, diputuskan bahwa negosiasi selesai dan pertempuran melawan Taliban akan berlangsung di Panjshir dan wilayah lain di Afghanistan," kata Front Perlawanan Nasional dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Taliban Kepung Pejuang Perlawanan Afghanistan di Panjshir, Ajak Rundingkan Perdamaian

Baca juga: Satu-satunya Provinsi Belum Takluk, Taliban Incar Pemimpin Perlawanan di Panjshir, Ahmad Massoud

Menurut Front, Taliban menawarkan satu atau dua kursi di pemerintahan yang mereka coba bentuk, tetapi perlawanan menolak tawaran itu.

Panjshir adalah kubu Front Perlawanan Nasional yang dipimpin oleh Ahmad Massoud, putra mendiang mantan komandan gerilya legendaris Afghanistan Ahmad Shah Massoud, dan mantan Wakil Presiden Amrullah Saleh yang menyatakan dirinya sebagai presiden sementara.

Massoud berjanji untuk mundur jika kelompok itu membentuk pemerintahan inklusif dan menjamin persamaan hak bagi semua warga Afghanistan.

Juru Bicara Taliban Mohammad Naeem menepis laporan media bahwa perundingan dengan kelompok  perlawanan telah gagal dan bahwa Taliban berencana memaksa masuk ke provinsi itu.

Bulan lalu, sumber-sumber Taliban yang mengatakan Taliban tengah menyusun pemerintahan sementara yang inklusif di Afghanistan.

Baca juga: Taliban Parade Memamerkan Perangkat Militer AS yang Disita, Termasuk Helikopter Black Hawk

Baca juga: Taliban Susun Pemerintahan Sementara di Afghanistan, Mencakup Pemimpin Semua Etnis dan Suku

Sumber-sumber Taliban mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah sementara akan mencakup para pemimpin dari semua etnis dan latar belakang suku di negara itu.

Sejumlah sumber mengatakan, hampir selusin nama sedang dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru.

Namun tidak dijelaskan berapa lama durasi pemerintahan sementara itu nantinya.

Keragaman etnis Afghanistan telah menjadi pusat politik dan konflik di negara itu, dengan tidak ada satu pun kelompok etnis yang mencapai mayoritas yang menentukan di negara berpenduduk 40 juta orang itu.

Pashtun adalah kelompok etnis terbesar di Afghanistan, membentuk lebih dari 42 persen populasi.

Baca juga: Taliban: Amerika Telah Kalah, Kami Ingin Berhubungan Baik dengan Seluruh Dunia

Baca juga: Presiden Rusia Vladimir Putin: 20 Tahun AS Berada di Afghanistan Berakhir Tragedi, Hasilnya Nol

Etnis ini Muslim Sunni yang didominasi berbicara bahasa Pashto dan telah mendominasi politik Afghanistan sejak abad ke-18.

Sumber-sumber Taliban juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah sementara akan memiliki "amir-ul mukmineen" (panglima yang beriman) untuk memimpin Emirat Islam Afghanistan.

Mereka mengatakan dewan kepemimpinan tertinggi telah dibentuk untuk memutuskan bentuk pemerintahan masa depan dan menominasikan menteri. (Tribunnews.com/Sputniknews/Hasanah Samhudi)