Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia masih belum memutuskan sikapnya, apakah mendukung pemerintahan Afghanistan yang saat ini dikuasai Taliban.

Meskipun Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi sempat melakukan pertemuan dengan pejabat Taliban di Doha, Qatar, pada 26 Agustus 2021 lalu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Asia, Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Kadir Jailani mengatakan Indonesia akan terus memantau perkembangan kepemimpinan Taliban.

Indonesia juga akan terus menggunakan mesin diplomasinya di beberapa negara untuk melihat sikap negara-negara lain.

“Pemerintah Indonesia secara optimal akan terus menggunakan mesin diplomasinya di beberapa negara untuk melihat sikap negara-negara lain,” kata Dirjen Abdul Kadir di webinar yang diselenggarakan CDCC, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Sosok Gulafroz, Petinggi Polisi Wanita Afghanistan yang Kini Diburu Taliban, Dianggap Berbahaya

Pertemuan Menlu RI dengan pejabat Taliban dijelaskan Abdul Kadir digunakan untuk menggunakan window opportunity atau kesempatan yang masih terbuka untuk menyampaikan pesan dan harapan Indonesia terhadap Afghanistan ke depan.

Sebagaimana diketahui, Menlu Retno sampaikan 3 pesan dan harapan Indonesia dalam pertemuannya dengan Taliban.

Pertama, pentingnya dilakukan pembentukan pemerintahan yang inklusif.

Kedua, pentingnya jaminan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai lahan bagi aktivitas kelompok teroris yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas kawasan dan dunia.

Ketiga, pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Menlu juga menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki keinginan tertentu terhadap Afghanistan dan hanya ingin melihat Afganistan sebagai negara yang damai, stabil dan Makmur.

Dubes Abdul Kadir mengatakan sampai saat ini pemerintah Indonesia belum mengetahui secara persis apakah Taliban akan memenuhi semua janji-janjinya tersebut.

Sejauh ini, menurutnya pemerintah Indonesia belum melihat adanya negara yang telah menetapkan sikap formalnya secara pasti.

“Disamping memperhatikan pertimbangan secara politis, kita tentunya akan menggunakan kriteria-kriteria tersebut diatas,” kata Abdul Kadir.