Saat itu rezim masih terkenal karena interpretasinya yang brutal dan keras akan hukum Islam, termasuk perlakuan terhadap perempuan yang dilarang sekolah, bekerja, dan tidak bisa bebas bergerak.

Saat ini semua mata tertuju pada Taliban. Apakah mereka dapat menghadirkan kabinet yang mampu mengelola ekonomi negara yang terpuruk dan menepati janji akan pemerintahan yang lebih inklusif.

Spekulasi tentang susunan pemerintahan baru tersebar luas.

Meski begitu, seorang pejabat senior mengatakan bahwa perempuan tidak mungkin dimasukkan.

Seorang juru bicara Taliban di Twitter menulis pada Jumat (3/9/2021) pagi bahwa Kementerian Luar Negeri China telah berjanji untuk tetap membuka kedutaan besarnya di Afghanistan, dan berjanji meningkatkan hubungan juga bantuan kemanusiaan.

Perempuan menuntut hak-hak dasar

Di kota barat Herat, sekitar 50 perempuan turun ke jalan pada Kamis (2/9/2021) menuntut hak untuk bekerja dan memprotes kurangnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan baru.

"Adalah hak kami untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan keamanan," teriak para demonstran, kata seorang wartawan AFP yang menyaksikan protes tersebut.

"Kami tidak takut, kami bersatu," tambah mereka.

Herat adalah kota yang relatif kosmopolitan di jalan sutra kuno dekat perbatasan Iran.

Kota tersebut adalah salah satu daerah yang lumayan makmur di Afghanistan. Anak-anak perempuan di Herat pun telah kembali ke sekolah.

Salah satu penyelenggara aksi protes, Basira Taheri, mengatakan kepada AFP bahwa dia ingin Taliban memasukkan perempuan ke dalam kabinet baru.

"Kami ingin Taliban mengadakan konsultasi dengan kami," kata Taheri. "Kami tidak melihat ada wanita dalam pertemuan mereka."

Sumber: Kompas.com/Kompas/TV/Reuters/India.com