TRIBUNNEWS.COM - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pemulihan Nasional.

Kepala Sekretaris Pemerintah Malaysia, Mohd Zuki Ali menunjuk Yassin pada Sabtu (4/9/2021).

Dikutip dari channelnewsasia.com, Kabinet Malaysia menyetujui penunjukkan tingkat menteri untuk Muhyiddin.

Rapat tersebut dilaksanakan pada Rabu (1/9/2021).

Muhyiddin dipercaya dapat memimpin strategi pemulihan atas dampak ekonomi dan memulihkan kehidupan masyarakat.

"Penunjukkan tersebut telah disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong," kata Mohd Zuki.

Muhyiddin mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Agustus 2021 lalu lantaran kehilangan dukungan mayoritas di parlemen.

Pria berusia 74 tahun itu meninggalkan jabatannya setelah 17 bulan menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia.

Masa jabatan Muhyiddin tersebut menjadi masa jabatan terpendek sejak kemerdekaan Malaysia pada 1957.

Setelah Muhyiddin mundur, Ismail Sabri Yakoob dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru pada Sabtu (21/8/2021) lalu.

Baca juga: PM Malaysia Dikarantina Setelah Kontak Dengan Pasien Covid-19, Tak Hadir Pelantikan Kabinet

Baca juga: Susunan Kabinet Baru Malaysia: PM Ismail Pertahankan 4 Menteri Senior, Tunjuk Khairy sebagai Menkes

Pro dan Kontra Penunjukkan Muhyiddin

Dikutip dari malaymail.com, Sekretaris Jenderal, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengatakan selama masa jabatan Muhyiddin gagal membimbing Malaysia selama pandemi.

Ia menganggap penunjukkan Muhyiddin kali ini akan menambahkan 'birokrasi yang tidak masuk akan' dalam pemerintahan yang sudah ada.

"Apa Ismail tidak percaya diri dengan menteri-menterinya?" kata Datuk Seri Saifudin yang bertanya dalam sebuah pernyataan.

"Sejauh mana Muhyiddin dapat merekomendasikan pada Ismail Sabri untuk memperbaiki kebijakan penanganan pandemi yang berlaku."

"Kebijakan dalam masa Muhyiddin yang tidak efektif dalam menangani pandemi," tambahnya.

Anggota parlemen, Kulim Bandar Baharu, juga mempertanyakan Ismail Sabri tentang penunjukkan yang menurutnya dapat membahayakan pemerintahan saat ini.

"Sampai kapan rakyat dan negara menjadi korban kepentingan publik?" tanya Kulim.

Sebelumnya, Kepala Sekretaris Pemerintahan, Mohd Zuki, telah memutuskan penunjukkan serupa menteri pada Rabu (1/9/2021).

Lalu, Mohd Zuki mengajukannya ke Yang di-Pertuan Agong saat itu.

Dia mengatakan pemerintah yakin dengan kemampuan Muhyiddin untuk mempelopori inisiatif untuk memperbaiki Malaysia setelah dampak parah dari pandemi COVID-19 sejak 2020.

Kasus COVID-19 di Malaysia Meningkat

Malaysia melaporkan 19.057 kasus COVID-19 baru pada Sabtu (4/9/2021) hari ini.

Beban kasus kumulatif menjadi lebih dari 1,8 juta.

Ada lebih dari 17.500 kematian COVID-19 di Malaysia.

Meningkatnya kasus positif di Malaysia membutuhkan penanganan yang serius.

Dikutip dari kompas.com, kasus COVID-19 di Malaysia menyebabkan beberapa rumah sakit hampir penuh pada awal September 2021.

Negara bagian Selangor adalah daerah dengan kasus positif harian sebanyak 2.073 kasus. Serawak sebanyak 2.992 kasus, Kedah sebanyak 2.455 kasus, Sabah sebanyak 2.329 kasus, dan Johor sebanyak 2.145 kasus.

Dalam dua hari terakhir, tingkat hunian rumah sakit terutama ruang ICU mencapai 90%.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lainnya terkait Malaysia