Pejabat Senior Taliban: Wanita Tidak Dimasukkan ke Pemerintahan Baru Afghanistan
Seorang pejabat senior Taliban mengatakan wanita tidak mungkin dimasukkan ke dalam pemerintahan Afghanistan yang baru.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Taliban tengah mempersiapkan diri untuk mengumumkan pemerintah Afghanistan di bawah rezim baru.
Sebelumnya, dua sumber Taliban mengatakan pengumuman pemerintahan baru akan disampaikan pada Jumat (3/9/2021) selepas salat Jumat.
Namun, hingga kini pengumuman belum kunjung dilakukan.
Dikutip dari AFP, seorang pejabat senior Taliban mengatakan bahwa wanita tidak mungkin masuk dalam susunan pemerintahan Afghanistan yang baru.
Di kota barat Herat, sekitar 50 wanita turun ke jalan pada Kamis (2/9/2021), dalam rangka protes untuk hak bekerja dan kurangnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan baru.
Baca juga: Tolak Taliban dan Lakukan Perlawanan, Pejuang Perlawanan Panjshir Dipimpin Putra Tokoh Afghanistan
Baca juga: 14 Juta Rakyat Afghanistan Terancam Kelaparan Setelah Taliban Berkuasa
"Adalah hak kami untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan keamanan," teriak para demonstran.
"Kami tidak takut, kami bersatu," tambah mereka.
Penyelenggara protes, Basira Taheri, mengatakan pada AFP ia ingin Taliban memasukkan wanita ke dalam kabinet baru.
"Kami ingin Taliban mengadakan konsultasi dengan kami (wanita)" kata Taheri.
"Kami tidak melihat ada wanita dalam pertemuan-pertemuan mereka," imbuhnya.
Sebelumnya, menjelang penarikan Amerika Serikat (AS) terakhir, Minggu (29/8/2021), juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengungkapkan ada tidaknya wanita dalam kabinet baru Afghanistan tergantung keputusan kepemimpinan.
Mengutip Reuters, ia tidak bisa mengantisipasi apapun keputusan para petinggi.
Disisi lain, Mujahid mengungkapkan para pejabat telah ditunjuk untuk menjalankan lembaga-lembaga utama, termasuk kementerian kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta bank sentral.
Sementara itu, terdapat bocoran prediksi siapa saja yang akan mengisi kabinet baru Afghanistan di bawah rezim baru Taliban.